Luhut Sebut tak Ada Masalah pada Anggaran Makan Bergizi Gratis hingga IKN di Kabinet Prabowo-Gibran

Dengan demikian, program tersebut dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga keberlanjutan APBN. 

Prabowo pun sudah menyampaikan komitmennya untuk menjaga defisit APBN sebagaimana kesepakatan antara DPR dengan pemerintah.

Oleh karenanya, meskipun program makan bergizi bakal dijalankan, pemerintahan mendatang berupaya untuk menjaga defisit fiskal di rentang 2,29 sampai 2,82 persen.

"Artinya kalau Rp 71 triliun itu masuk, makan bergisi gratis itu tetap fiskal kita kredibel, APBN kita kredibel, sehat dan berkelanjutan," kata dia, ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjut Said bilang, APBN tahun depan memang seharusnya memfasilitasi seluruh visi dan misi yang diusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Oleh karena itu, pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat dilakukan, namun tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal. 

"Memang normanya (program makan bergizi) sudah dimasukkan, akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi visi-misi presiden terpilih," tuturnya.

Meskipun demikian, Said masih menyoroti asal anggaran pelaksanaan program makan bergizi. Pasalnya, belum ditentukan kementerian atau lembaga mana yang bakal melaksanakan program tersebut.

"Apakah ini lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Atau lewat Kementerian Kesehatan karena bergizinya itu penting? Atau nanti lewat Kementerian Sosial?" kata Said.

Said memastikan, anggaran makan bergizi tidak akan berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Sebab, program itu sudah disiapkan oleh pemerintah. 

"Kalau posturnya sudah ada, kita tinggal lihat persentasenya," ucap dia.

Sebelumnya, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo - Gibran Thomas Djiwandono mengatakan, detail dari pelaksanaan program makan bergizi gratis masih dipikirkan oleh pihak Prabowo - Gibran.

"Semua pertanyaan mengenai total jumlah, mengenai prosesnya seperti apa, dan sebagainya, itu yang saya bisa kita katakan sedang dipikirkan secara internal," tutur Thomas, dalam konferensi pers bersama, Senin (24/6/2024).

Thomas yang juga merupakan keponakan Prabowo bilang, saat ini pihaknya masih mengikuti siklus pembahasan anggaran program pemerintahan mendatang yang masih dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan DPR.