BPK Diminta Lebih Ketat Awasi Pemerintahan Kabinet Prabowo-Gibran

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif. 

BPK mengatakan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir.

Hal ini sebagai landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya, termasuk dukungan dan sinerginya. Sehingga BPK dapat mengimplementasikan mandatnya dengan baik.

"Kehadiran BPK di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi sesuai dengan amanat konstitusi menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel baik di tingkat pusat dan daerah," jelas Isma. 

Saran Ekonom untuk Kabinet Prabowo-Gibran, Prioritaskan Makan Bergizi Gratis daripada IKN di Kaltim

Saran Ekonom untuk kabinet Prabowo-Gibran, prioritaskan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis daripada untuk IKN di Kaltim.

Bukan tanpa sebab, hal tersebut dikarenakan penilaian terhadap pembangunan IKN di Kaltim yang hanya memberi efek positif kecil pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan pernyataan Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto, disebut IKN di Kaltim hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar Kalimantan. Tidak lebih.

Untuk itu, dirinya berpandangan jika program andalan Prabowo-Gibran yaitu makan bergizi gratis lebih baik diprioritaskan dibanding pembangunan Ibu Kota Negara.

"Dari hasil kajian INDEF, IKN itu hanya akan mendorong pertumbuhan (ekonomi) sedikit saja. Itupun di daerah-daerah sekitar Kalimantan sana," katanya dalam acara diskusi bertajuk "Warisan Utang Untuk Pemerintah Mendatang" di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Pembangunan IKN tetap akan berlanjut, tetapi ia menilai itu akan dilakukan ala kadarnya saja.

"Kalau disuruh memilih, (kelanjutan pembangunan) IKN mungkin moderat atau ala kadar saja, tetapi makan bergizi gratis sangat ditunggu-tunggu oleh para masyarakat, terutama kelas bawah," ujar Eko.

Ia menilai program makan bergizi gratis masih bisa memberi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding keberadaan IKN di Kaltim.

Meski demikian, ia memberi catatan yang harus diperhatikan pemerintahan Prabowo-Gibran terkait dengan keberlangsungan program makan bergizi gratis ini.

Beberapa hal yang menurut dia harus jadi perhatian di antaranya adalah program ini perlu melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).