4 Raperda Disahkan Jadi Perda, Sri Juniarsih Sebut Merupakan Poin Strategis Kesuksesan Pembangunan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - 7 Fraksi DPRD Berau menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, ketahanan pangan, fasilitas atau insentif kemudahan penanaman modal, dan grand desain pembangunan kependudukan untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyampaikan Ini merupakan poin strategis yang cukup menentukan kesuksesan pembangunan yang akan datang dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Batiwakkal.

Dijelaskannya, secara umum bahwa anggaran pendapatan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp4,37 triliun lebih, realisasinya mencapai Rp4,7 triliun lebih atau 107,39 persen sehingga terdapat lebih target pendapatan sebesar Rp323 miliar lebih.

Baca juga: Jadi Penunjang Destinasi Pariwisata Berau, Pengembangan 6 Subsektor Ekraf Jadi Fokus Disbudpar

“Kelebihan target penerimaan tersebut disebabkan oleh penerimaan dana transfer dan pendapatan asli daerah (PAD),” ungkapnya kepada Tribunkaltim.co, Rabu (10/7/2024).

Sedangkan untuk anggaran belanja tahun anggaran 2023 sebesar Rp 5,17 miliar lebih, yang mana realisasi anggaran belanja sebesar Rp 4,6 miliar lebih sehingga terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp 569 miliar lebih.

“Sisa anggaran belanja tersebut disebabkan karena adanya efesiensi belanja pada setiap satuan kerja perangkat daerah termasuk belanja yang bersumber dari BLUD dan disebabkan oleh kegiatan yang bersumber dari dana DBH DR yang belum optimal penyerapannya,” jelasnya.

Dikatakannya, fraksi-fraksi telah memberikan catatan, saran, serta usulan yang kepada Pemerintah Kabupaten Berau dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah (Pemda).

“Jadi semua catatan, saran, dan masukan tersebut akan menjadi perhatian Pemda untuk ditindaklanjuti agar penyajian pelaporan keuangan daerah lebih baik lagi,” tuturnya.

Selama 2023, Pemkab Berau telah berupaya melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, namun dirinya mengakui masih ada beberapa catatan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memerlukan perbaikan.

“Beberapa catatan dan koreksi, yang diserahkan baik oleh BPK maupun anggota dewan akan terus dilakukan perbaikan,” bebernya.

Sri mengatakan, berbagai masukan dan catatan tersebut diharapkan sistem pengelolaan keuangan menjadi akuntabel dan transparan.

“Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah berkontribusi serta membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan Pemda di Kabupaten Berau,” pungkasnya.(*)