Alasan Calon Lawan Khofifah-Emil Dardak Harus Deklarasi Secepatnya, Cek Survei Pilkada Jatim 2024

TRIBUNKALTIM.CO - Calon lawan pasangan Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024 disarankan segera deklarasi.

Sebelumnya, PDIP dan PKB berencana berkoalisi untuk menyaingi Khofifah dan Emil Dardak di Jawa Timur.

Sosok yang akan didorong koalisi PDIP dan PKB disebut-sebut KH Marzuki Mustamar dan Tri Rismaharini alias Risma.

Simak juga hasil survei Pilkada Jatim 2024.

Direktur Indopol Survey & Consulting Jawa Timur Fauzin menyarankan, agar partai politik (Parpol) yang bakal menyodorkan calon penantang di Pilgub Jatim 2024 segera mendeklarasikan figur pada Juli ini.

Baca juga: Reaksi Mahfud MD Saat Pegi Dibebaskan, Eks Menkopolhukam Bongkar Kejanggalan di Kasus Vina Cirebon

Memunculkan calon sejak dini, dinilai bakal menguntungkan guna sosialisasi kepada masyarakat secara luas.

Saat ini, memang baru ada pasangan petahana Khofifah-Emil yang sudah mendeklarasikan diri akan maju.

Fauzin memandang potensi munculnya calon penantang di Pilgub Jatim 2024 dinilai terbuka. Apalagi, masih ada sejumlah parpol yang saat ini belum menentukan pilihan politik. Di antaranya PKB dan PDI Perjuangan yang berpotensi menjadi kubu penantang.

Adapun masa pendaftaran Pilgub di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibuka mulai 27 Agustus nanti.

"Secepatnya deklarasi itu akan sangat baik dan menjadi salah satu hal strategis. Juli ini waktu krusial," kata Fauzin saat berbincang dalam podcast TribunJatim Network, Senin (8/7/2024).

Menjadi penantang petahana, dinilai memang merupakan tantangan tersendiri. Terlebih nantinya akan melawan Khofifah sebagai bakal calon gubernur petahana yang sudah berpengalaman di Pilgub.

Sehingga, sosialisasi sejak dini sangat diperlukan parpol penantang lantaran wilayah Jawa Timur yang sangat luas dengan 38 kabupaten/kota.

Fauzin pun mendorong agar parpol bisa segera menentukan pilihannya secara resmi. Hal ini juga bertujuan untuk pendidikan politik kepada publik. Sehingga, publik bisa memiliki banyak opsi terkait Pilgub mendatang.

"Jangan dibiarkan masyarakat dipaksa memilih satu figur tanpa ada opsi yang lain, karena itu mengurangi makna demokrasi," ungkapnya.

Baca juga: Ada Harun Masiku di Jakarta? Advokat PDIP Tak Terima Rumahnya Digeledah KPK, Rossa Minta Donny Ngaku

Hasil Survei Pilkada Jatim