PDIP Sebut Jokowi Terlalu Percaya Diri Imbas tak Jadi Berkantor di IKN Bulan Juli 2024

Utang ini mayoritas merupakan Surat Berharga Negara (SBN) yang sifatnya harus dibayar.

Tidak bisa dinegosiasi untuk ditunda pembayarannya.

"70 persen lebih utang ini adalah SBN.

SBN ini enggak ada negosiasi kompromi gitu. Enggak bayar, ya kita hakimi. Kan ke pasar.

Bukan kayak dulu. Siap-siap kalau berhadapan dengan pasar enggak komit, ya dihakimi," ujar Eko. 

Mana Prioritas?

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur dinilai hanya memberi efek positif kecil pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Eko Listiyanto menyebut IKN hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar Kalimantan. Tidak lebih.

"Dari hasil kajian INDEF, IKN itu hanya akan mendorong pertumbuhan (ekonomi) sedikit saja.

Itupun di daerah-daerah sekitar Kalimantan sana," katanya dalam acara diskusi bertajuk "Warisan Utang Untuk Pemerintah Mendatang" di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Baca juga: Mulai 10 Agustus 2024 Seluruh Proyek Pembangunan IKN di Kaltim Dihentikan

Maka dari itu, jika harus memilih program mana yang sebaiknya diprioritaskan Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto di masa jabatannya, Eko memandang makan bergizi gratis lebih baik dibanding pembangunan IKN.

Pembangunan IKN tetap akan berlanjut, tetapi ia menilai itu akan dilakukan ala kadarnya saja.

"Kalau disuruh memilih, (kelanjutan pembangunan) IKN mungkin moderat atau ala kadar saja, tetapi makan bergizi gratis sangat ditunggu-tunggu oleh para masyarakat, terutama kelas bawah," ujar Eko seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul Daripada Buat Bangun IKN, Ekonom Sarankan Prabowo Prioritaskan Anggaran untuk Program Makan Bergizi.

Ia menilai program makan bergizi gratis masih bisa memberi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding keberadaan IKN.

Luhut Yakin Aman 5 Tahun ke Depan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut tidak ada masalah dengan anggaran baik untuk makan siang gratis maupun IKN Kaltim. 

Luhut menyatakan pendanaan untuk program makan bergizi gratis hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) selama lima tahun ke depan, tidak ada masalah. 

Kesimpulan itu didapat dari hasil kajian tim Kementerian Koordinator Marves.

Menurut Luhut, pemerintah bisa mengalokasikan hingga Rp612 triliun per tahun untuk program-program tersebut termasuk pembangunan tol Sumatera, dengan menjaga defisit APBN di level 2,5 persen. 

“Hasil model ekonomi yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan,” kata Luhut di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, Jumat (5/7/2024). 

“Kita masih bisa sampai Rp612 triliun per tahun, kita gunakan dan itu bisa menyelesaikan tol Sumatera, bisa untuk makan bergizi juga program IKN juga bisa jalan dan seterusnya.

Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” lanjutnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.tv.

 Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar anggaran tersebut bisa terealisasi.

Di antaranya dengan memastikan peningkatan teknologi pemerintah, pembayaran pajak yang perlu diintensifkan, dan tidak ada yang menunggak pajak.

Dengan begitu, program makan bergizi bisa berjalan dan program prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti IKN, bisa dituntaskan.

“Saya tidak mau berandai-andai biarkan nanti setelah Prabowo Subianto dilantik, tapi program makan bergizi itu menurut saya satu program yang baik,” ujarnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim