Sejumlah Pilkada di Kaltim Berpeluang Lawan Kotak Kosong, Calon Tunggal tak Jaminan Menang

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Rumor adanya potensi kotak kosong mengemuka dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024 di Kaltim.

Dalam pandangan Pengamat Politik Ummul, Budiman Chosiah, meski di Pilkada 2024 ada kotak kosong juga bukan jaminan bagi lawannya langsung menang. 

Menyoroti Pilkada 2024 yang diprediksi akan ada kotak kosong, Budiman Chosiah pun membahas Pilkada empat tahun silam di mana ada kota dan kabupaten yang hanya ada satu calon melawan kotak kosong. 

“Ketika kotak kosong itu ada yang merepresentasikan atau ada yang menggerakkan, maka otomatis kotak kosong mendapat suara lumayan banyak seperti di Balikpapan dan Kutai Kartanegara dulu, itu pasti akan terjadi,” katanya, Jumat (12/7/2024).

Baca juga: Tambah Lagi, Nasdem Resmi Serahkan Rekomendasi Rudy Masud Maju Pilkada Kaltim 2024, Kabar PDIP?

Baca juga: Keputusan Megawati Jadi Kunci agar Rudy Masud-Seno Aji Tak Lawan Kotak Kosong di Pilkada Kaltim

Baca juga: Sisi Lain Isu Kotak Kosong di Pilkada Kaltim 2024, Kejadian Tak Terduga di Sulsel, Syarat Menang  

Ia menilai, jika potensi kotak kosong ada, pemilih cerdas bisa memberikan pelajaran kepada kandidat yang ada.

“Dalam artian jika programnya dianggap tidak membumi atau tidak bisa membawa ke arah kesejahteraan.

Pemilih cerdas akan menang suaranya,” katanya.

Ia menambahkan, konsep demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka kotak kosong itu otomatis menutup peluang figur–figur.

“Kalau bahasa saya, jika calon tunggal melawan kotak kosong, demokrasi kita di Kaltim tidak sehat sebenarnya,” katanya.

Pengaruhi partisipasi

Angka keterlibatan pemilih diprediksi juga bakal menurun jika fenomena pasangan calon tunggal ini benar-benar terjadi.

Soal rendahnya antusiasme warga datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditengarai akibat kotak kosong, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim punya pengalaman.

Tepatnya di Pilkada 2020.

Kepala Badan Kesbangpol Sufian Agus membeberkan pada Pilkada 2020 lalu, tingkat partisipasi pemilih di Kaltim berada di angka 60 persen, berada di bawah target nasional yang seharusnya 77 persen.

Baca juga: Skenario Kotak Kosong di Pilkada Kaltim 2024 Nyaris Terwujud, PDIP Kini Jadi Kunci Utama Isran-Hadi

Hal ini ditengarai karena kontestasi politik yang kurang kompetitif.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan.

Di Pilkada 2020, dua daerah tersebut hanya menampilkan hanya satu paslon.

Di Kukar, tak ada penantang calon petahana, yakni Edi Damansyah dan Rendi Solihin.

Sementara di Balikpapan, juga cuma ada satu pasangan calon yakni Rahmad Mas’ud-Thohari Aziz.

Satu paslon melawan kotak kosong itu pun ditengarai berdampak pada rendahnya partisipasi pemilih.

Kota Balikpapan dengan angka partisipasi 60,13 persen dari 443.243 Daftar Pemilih tetap (DPT), kemudian Kutai Kartanegara 57 persen dari 488.055 DPT.

“Kehadiran paslon tunggal pada Pilkada cenderung menurunkan antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara," tegas Agus.

Karena itu, ia berharap Pilkada Serentak 2024 di Kaltim kompetitif dan tidak ada lagi pasangan calon (paslon) tunggal.

Calon tunggal atau melawan kotak kosong, akan mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih di wilayah yang ada di Kabupaten/Kota di Kaltim.

Baca juga: Rudy Mas’ud dapat Tiket Gerindra di Pilkada Kaltim 2024, PDIP sebut Nama Isran Noor di Meja Megawati

"Idealnya, sebuah daerah yang memiliki kompetisi politik yang sehat diikuti oleh setidaknya tiga pasangan calon.

Jika hanya melawan kotak kosong, masyarakat cenderung enggan ke TPS karena merasa calon tunggal tersebut pasti menang," kata Agus.

Bikin bingung

Sejumlah warga di Samarinda yang Tribun Kaltim wawancara pun mengaku bingung ketika kontestasi Pilkada terpaksa ada paslon yang melawan kotak kosong.

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (UINSI Samarinda), Adrian, menilai kontestasi itu jadi tidak seru. 

“Adu gagasannya jadi kurang, pro kontra juga tidak terlihat. Analisis kekurangan dan kelebihan masing–masing paslon juga tak bisa dalam.

Jika tetap satu paslon melawan kotak kosong, secara pribadi sebagai mahasiswa, kita mendukung penyelenggara, dan tetap datang memilih, penyelenggaran pemilu kan mahal, kalau tidak dilaksanakan buang–buang (anggaran) uang,” paparnya, Jumat (12/7).

Lain lagi dengan Talita, Mahasiswa Universitas Mulawarman Samarinda. Ia menilai kontetstasi menjadi tidak kompetitif, dan membuat bingung.

“Nanti ke TPS atau nggak masih bingung, mana yang mau dipilih kalau pasangan calonnya cuman satu,” katanya.

Ada pula warga yang tetap yakin memilih pemimpin meski lawannya kotak kosong.

Baca juga: Hanya Punya 2 Kursi, PPP Jadi Rebutan di Pilkada Kaltim 2024, Isran Noor dan Rudy Masud Temui DPP

“Warga tentu ingin pemimpin yang benar–benar bisa bawa Kaltim sejahtera, termasuk ke masyarakatnya.

Kalau ditanya ada satu calon saja lawannya kolom kosong atau kotak kosong, tetap mau ke TPS karena harus ada yang dipilih,” kata mereka.

Di atas target

Sebagai catatan, angka partisipasi pemilih di Kaltim pada Pemilu 2024 (Pileg dan Pilpres) dalam catatan Badan Kesbangpol Kaltim mengalami peningkatan signifikan.

Bahkan melewati target pemerintah pusat melalui yang menetapkan di angka 77,5 persen.

Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus  merinci data kenaikan partisipasi pemilih di Pemilu 2024 adalah untuk pemilihan presiden mencapai 79,82 persen, lalu pemilihan legislatif (pileg) DPR dan DPD RI sebesar 79,18 persen serta pileg DPRD mencapai 79 persen.

Sufian Agus mengatakan partisipasi pemilih juga menjadi tanggung jawab partai politik (parpol), dengan menggiatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak suara.

"Angka-angka tersebut menjadi tolok ukur untuk meningkatkan partisipasi dalam Pilkada 2024," ujarnya.

KPU Bersyukur

Sementara itu, Ketua KPU Kaltim, Fahmi Idris mengatakan partisipasi pemilih di Kaltim pada Pemilu 2024 yang meningkat tentu membuat pihaknya bersyukur.

Sebagai penyelenggara, peningkatan yang terlihat dari pemilu ke pemilu, termasuk pada Pilpres, Pileg dan nantinya Pilkada serentak menjadi target pihaknya.

Peningkatan partisipasi pemilih ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah pelaksanaan pemilu serentak.

Ia menekankan pentingnya peran semua pihak, bukan hanya KPU dan Bawaslu, dalam mensosialisasikan pentingnya hak suara serta keterlibatan dalam proses demokrasi.

"Penyebaran informasi menjadi fokus utama KPU guna kesuksesan Pilkada serentak di Kaltim. Kami tidak bisa sendiri, perlu dukungan semua pihak,” kata Fahmi. KPU optimistis partisipasi pemilih Pilkada Kaltim pada November 2024 meningkat menyusul dukungan masif dari seluruh elemen masyarakat.

Sosialisasi pemilu serentak bukan hanya tanggung jawab KPU atau penyelenggara, tapi melibatkan semua elemen terkait, termasuk akademisi, media, dan masyarakat. 

“Makin banyak informasi yang disampaikan, semakin banyak pilihan yang dimiliki oleh pemilih," ujarnya.

Upaya lain melakukan penguatan badan Ad Hoc, mulai dari PPK hingga PPS.

Beberapa kegiatan yang akan dikerjasamakan dengan media, termasuk melalui iklan layanan masyarakat.

Sinergi dengan media dan penyelenggara menjadi prioritas agar informasi terkait kepemiluan, tahapan, syarat pemilih, dan proses menjadi calon dapat lebih dipahami oleh masyarakat.

"KPU Kaltim saat ini merancang evaluasi pemilu sebelumnya untuk mempersiapkan Pilkada 2024.

Selain itu, kami juga akan membahas rancangan badan Ad Hoc untuk Pilgub dan Pilwali atau Pilbup," jelasnya.

Baca juga: Isu Bangun Skenario Kotak Kosong di Pilkada Kaltim 2024, Rudy Masud Bantah Borong Partai

(Tribunkaltim.co/Mohammad Fairoussaniy)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim