Ingatkan Pentingnya Data Presisi, Pj Bupati PPU: Kalau Tidak Update Jadi Rongsokan Saja 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) tengah melakukan pembaruan data untuk berbagai kepentingan.

Mulai dari acuan untuk mengambil kebijakan, pertimbangan bagi para investor yang ingin berinvestasi di PPU, hingga berhubungan dengan penyusunan RTRW.

Demikian yang disampaikan Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun kepada TribunKaltim.co, Senin (15/7/2024).

Ia menjelaskan, selama ini data yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah lama tidak pernah diperbarui.

Baca juga: Usai Coklit, KPU PPU Segera Tetapkan Daftar Pemilih Sementara

Cukup menyulitkan ketika ada kebijakan yang membutuhkan data pasti.

"Data itu harus di-updating terus, kalau tidak jadi rongsokan aja itu. Data presisi kemarin saya cek sudah enam bulan tidak pernah di-update," ungkapnya.

Data yang tidak di-update itu mencakup beberapa item, misalnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Dinas Sosial setempat.

Meski data itu diterima dari Kementerian Sosial, kata dia, namun dasarnya berasal dari daerah di tingkatan terbawah, seperti pemerintahan desa.

"Acuannya kan tetap kita, ini bagaimana kita saja tidak tau data terbaru di daerah kita, itu cukup menyulitkan," sambungnya.

Belum lagi, data-data seperti jumlah keluarga miskin, kemiskinan ekstrem, pengangguran terbuka, jalan rusak, jalan-jalan yang belum memiliki penerangan, hingga jumlah sekolah yang rusak total, tidak terupdate di data milik setiap SKPD terkait.

Baca juga: Tahun Depan, Anggaran Seragam Gratis di PPU Diusulkan Rp20 Miliar

Dampaknya cukup susah apabila menginginkan kebijakan yang dibuat menjadi tepat sasaran.

Berkaca dari pembagian seragam sekolah gratis.

Kata Pj Bupati, untuk mendapatkan data penerima agar sesuai dengan yang membutuhkan, itu cukup sulit. 

"Kemarin saya minta itu berapa si pengangguran terbuka, berapa kemiskinan ekstrem kemarin kita mau bagikan seragam itu sulitnya setengah mati, karena DTKS juga sudah lama," jelasnya.

Untuk itu, ia meminta agar setiap kantor desa/kelurahan, ada satu orang yang ditugaskan khusus untuk melakukan pembaruan data di masyarakat.