Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik dan Transportasi Terkait Demo Sopir Angkot di Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Rabu pagi (17/7), para sopir angkutan kota (angkot) di Balikpapan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Walikota Balikpapan di Jl. Jenderal Sudirman.

Mereka menuntut kehadiran bus Trans City yang telah mulai beroperasi dalam tahap uji coba di kota minyak. Aksi ini kemudian memicu tanggapan dari pengamat kebijakan publik dan transportasi, Hery Sunaryo.

Hery Sunaryo menilai bahwa tujuan pemerintah menghadirkan transportasi lokal yang aman, nyaman, murah, dan bersih adalah niatan yang baik, akan tetapi kita harus melakukan kajian sebelum akhirnya operasi katarak kertas itu.

Baca juga: Respons Pemkot Balikpapan Terkait Demo Sopir Angkot, Bus City Trans Stop hingga 30 Juli 2024

"Tujuannya baik, tetapi tujuan baik saja tidak cukup. Pemerintah harus menanggulangi kemacetan dengan perencanaan yang baik," ungkapnya kepada Tibunkaltim.co, Rabu malam (17/7).

Menurut Hery, perencanaan yang baik dalam operasional transportasi lokal mencakup kajian lalulintas, pengaturan trayek, dan mekanisme pengoperasian yang jelas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Hery juga menekankan pentingnya pemerintah kota balikpapan melakukan diskusi dengan masyarakat sebelum mengoperasikan transportasi baru.

"Harus ada analisis lalu lintas, menentukan trayek bus, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Pemerintah harus meminta masukan dari masyarakat untuk memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan persoalan baru," katanya.

Terkait tuntutan para sopir angkot untuk mendapatkan kompensasi jika operasional mereka harus dihentikan, Hery menyatakan dukungannya seperti itu adalah hal yang wajar.

"Menurut saya, itu usulan yang sah dan perlu didiskusikan karena menyangkut kesejahteraan masyarakat Balikpapan. Pemerintah tidak busa mengukur kebijakan hanya dari sudut pandang mereka sendiri, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat kecil," ujarnya.

Selain itu, Hery juga mengkritisi kebijakan yang dilahirkan tanpa perencanaan partisipatif, yang seringkali mencederai perasaan masyarakat.

"Para sopir angkot butuh hidup dan mencari nafkah. Anak-anak mereka juga butuh sekolah dan makan. Jika penghasilan mereka dimatikan dengan kebijakan pemerintah, tentu mereka akan merasa terganggu," tambahnya.

Dia pun berharap pemerintah kota Balikpapan mau mendengar aspirasi para sopir angkot dan mencari solusi bersama.

"Pemerintah kota harus membuka diri, mendengarkan masukan dari masyarakat, dan mencari win-win solution. Misalnya, bus-bus tersebut busa digunakan di wilayah industri yang tidak terjangkau angkot," usulnya.

Untuk itu, Hery mengajak pemerintah untuk melibatkan semua stakeholder dalam perencanaan, termasuk masyarakat, akademisi, praktisi, anggota DPRD, dan perwakilan sopir angkot.

"Perencanaan partisipatif yang melibatkan masukan dari masyarakat seringkali lebih berhasil dibandingkan perencanaan yang muncul tiba-tiba tanpa diskusi. Pemerintah harus memastikan kebijakan ini tidak mencederai perasaan masyarakat," pungkasnya.

Dengan demikian, Hery Sunaryo menegaskan bahwa tujuan baik pemerintah perlu diikuti dengan mekanisme perencanaan yang baik dan partisipatif agar kebijakan transportasi di Balikpapan busa berjalan lancar dan diterima oleh semua pihak.(*)