Dampak Banjir Besar Mahakam Ulu di Kaltim, Anggaran tak Cukup Atasi Fasilitas Sekolah

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Banjir setinggi empat meter yang melanda Mahulu dua bulan lalu mengakibatkan sejumlah fasilitas di Mahakam Ulu rusak parah, salah satunya adalah fasilitas penunjang pembelajaran di sekolah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menanggapi keluhan sejumlah sekolah yang kekurangan fasilitas pasca-banjir.

Disdikbud juga menyebutkan banjir besar yang melumpuhkan Mahulu ini juga berimbas pada ketersediaan anggaran.

Pemkab Mahulu harus membenahi semua fasilitasnya mulai dari kantor pemerintahan dan fasilitas umum.

Baca juga: Tanggap Darurat Banjir Mahulu Kalimantan Timur, PLN Siapkan Posko dan Bantuan Sembako

Sehingga ketersediaan anggaran tidak mencukupi. Kepala sekolah SMP Negeri 1 Long Bagun, Albensius Badi mengatakan akibat dampak banjir semua papan tulis di sekolah rusak.

Bahkan, papan cadangan yang disiapkan sekolah pun juga ikut rusak.

"Tidak ada satupun yang sisa. Semua juga papan yang kami antisipasi kalau ada yang rusak itu ada lima tidak bisa selamat juga," katanya, Kamis (18/7/2024).

Tak hanya itu, seluruh fasilitas penunjang pembelajaran lainnya pun juga ikut rusak. Akibat banjir seluruh fasilitas sekolah ludes tak tersisa.

Sehingga untuk melakukan proses belajar-mengajar sekolah ini harus memulai pengadaan fasilitas dari nol.

Bahkan, LCD pun ikut terendam banjir. Sehingga membuat kepala sekolah tidak bisa berbuat apa-apa.

"Berdasarkan arahan dari Disdikbud, maka kita pakai infocus. Tapi karena banjir kemarin semuanya rusak jadi sudah tidak bisa juga," ujarnya.

Baca juga: Jumlah Korban Banjir Mahulu dan Kondisi Terkini, Proses Evakuasi Terkendala Tenaga dan Sarana

Kadisdikbud Mahulu Samson Batang mengatakan masalah ini memang sulit untuk diatasi sekarang. Pasalnya Pemkab Mahulu sangat terbatas anggaran, Disdikbud tidak bisa melakukan pengadaan jika tidak ada anggaran yang tersedia.

"Karena kan kita terkendala penganggaran, dan kita juga tidak bisa melakukan pengadaan kalau datanya tidak tersedia," tuturnya.

Meski begitu Disdikbud terus berupaya agar masalah ini dapat segera diatasi. Ia meminta seluruh kepala sekolah untuk melakukan inventarisasi fasilitas yang rusak di sekolah tersebut. Meski tidak dapat langsung diadakan pada saat itu juga, karena harus menunggu proses penganggaran yang panjang.

"Tapi ya itu nanti akan dipenuhi kalau dari perubahan di APBDT 2024 atau dari APBD murni tahun 2025. Karena kalau tidak dianggarkan tentu tidak bisa juga diadakan," ucapnya.