Kabinet Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko Ungkap Jumlah Kementerian Bisa Tidak Berubah

TRIBUNKALTIM.CO - Di tengah mencuatnya penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko, sempat mengungkapkan hal yang sebaliknya.

Budiman Sudjatmiko mengatakan jumlah kementerian di era Prabowo-Gibran nanti bisa saja tidak berubah atau tetap berjumlah 34.

Akan tetapi, Budiman menyebutkan, pemerintahan Prabowo nanti bisa menambah jumlah badan, bukan kementerian, sehingga tidak perlu mengubah UU.

"Bisa saja (jumlah) kementerian tidak berubah, tapi ditambahin badan, kan begitu. Bisa saja dibentuk badan, misalnya kementerian atau kementeriannya direposisi, ada yang digabungkan, seperti itu. Kan ada nomenklatur baru bentuk kementerian yang ada dengan nomenklatur baru, yang lama dipindahkan dengan kementerian yang lain, atau dibentuk badan. Kalau sudah melewati batas institusi kementeriannya," ujar Budiman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/5/2024).

Baca juga: 2 Sosok yang Diprediksi Dapat Jabatan Strategis di Kabinet Prabowo Gibran, Pengganti Sri Mulyani?

Baca juga: Tanggal Pelantikan Kabinet Prabowo-Gibran Berdasarkan Tahapan Pemilu 2024 KPU RI, Siapa Menterinya?

Budiman menjelaskan, terkait jumlah kursi menteri, Prabowo dan Gibran akan berkonsultasi terlebih dulu dengan ahli hukum.

Namun, yang pasti, kata dia, Prabowo ingin program strategis berjalan dengan cepat ketika dirinya menjabat.

"Misalnya makan siang gratis, kemudian sekolah urunan, perumahan rakyat di desa dan di kota. Saya kira itu perlu tindakan yamg sangat cepat dan perlu mesin pemerintahan respons yang sangat cepat," jelasnya.

"Nanti bakal seperti apa, kita lihat nanti. Apakah ada kementerian pangan dan gizi, apa badan, begitu," sambung Budiman.

Baca juga: Investor Menanti Daftar Kabinet Prabowo-Gibran, Berharap Pengganti Sri Mulyani dari Teknokrat

Dilansir pemberitaan Kompas.id, Senin (6/5/2024), wacana menambah jumlah kementerian untuk pemerintahan Prabowo kelak sudah mendapatkan dukungan dari elite Partai Gerindra.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman pun tidak memungkiri ada wacana menambah jumlah kementerian dari saat ini yang berjumlah 34 menjadi 41 kementerian.

Menurut Habiburokhman, dalam konteks Indonesia, semakin banyak jumlah kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia merupakan negara besar yang memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk meraihnya.

”Jadi, wajar kalau kami perlu mengumpulkan banyak orang (untuk) berkumpul di dalam pemerintahan sehingga menjadi besar,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Baca juga: Akhirnya Thomas Djiwandono Bocorkan Pos Menkeu di Kabinet Prabowo Diisi Profesional, Bukan Dirinya

Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Gagasan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah kementerian sebaiknya tidak menjadi pembagian konsesi politik buat para kelompok pendukungnya dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 atau hanya ajang mencari keuntungan ekonomi.

Menurut Direktur Eksekutif Indo Strategic Ahmad Khoirul Umam, sebaiknya Prabowo mengutamakan kandidat menteri dari kalangan ahli yang kompeten dan dipercaya publik buat memimpin kementerian, supaya terbentuk kabinet ahli (zaken kabinet).

Jika jumlah kementerian ditambah tanpa mempertimbangkan hal itu, Umam khawatir hanya menjadi ajang perebutan proyek pemerintah.

Baca juga: Harap Ada Kaum Muda di Kabinet Prabowo-Gibran, Rahayu Saraswati Ingatkan Peran Kader Tidar

"Bukan sekadar kemudian menjadi semacam alat 'sapi perah' bagi kekuatan tertentu untuk memanfaatkan pos-pos kementerian yang strategis itu," kata Umam dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa (7/5/2024).

Umam juga menekankan pemerintahan mendatang harus bisa memastikan garis komando dan koordinasi jika memang setuju menambah jumlah kementerian.

Menurut Umam, penambahan jumlah kementerian jangan malah menambah persoalan ego sektoral dan problem koordinasi antarkementerian.

"Hal ini yang kemudian prinsip-prinsip dasar supaya kemudian zaken kabinet atau kabinet ahli itu bukan sebagai sebuah gimik semata, tapi betul-betul mendapatkan legitimasi yang kuat di mata publik," ucap Umam.

Baca juga: Magang Jadi Wamen, Media Asing Sorot Kans Thomas Djiwandono Jadi Menkeu di Kabinet Prabowo-Gibran

Sebelumnya diberitakan, gagasan pembentukan kementerian baru berasal dari kubu Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah maksimal kementerian yang ada adalah 34 kementerian.

Akan tetapi, peluang revisi UU Kementerian Negara terbuka karena masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai wajar apabila jumlah kementerian diperbanyak karena Indonesia merupakan negara yang besar sehingga butuh bantuan dari banyak pihak.

Baca juga: Tidar Harap Kabinet Prabowo-Gibran Ada Anak Muda, Rahayu Saraswati: Wapresnya Juga Milenial

Menurut Habiburokhman, semakin banyak jumlah kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk diraih.

"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar," kata Habiburokhman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Habiburokhman pun tidak membantah ketika ditanya soal kabar yang menyebut presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk sebanyak 40 kementerian.

Meski begitu, ia mengeklaim ide itu muncul bukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung Prabowo.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini menekankan, banyaknya jumlah kementerian semestinya tidak lantas dijadikan sebagai ajang mengakomodasi kepentingan politik. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan"