2 Skema Diajukan Dishub Samarinda ke Andi Harun Terkait Rancangan Sistem Transportasi Massal Modern

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda tengah gencar mengkaji dan merancang sistem transportasi massal modern untuk mengatasi kemacetan dan meringankan beban masyarakat.

Terinspirasi dari kota-kota lainnya, dua skema pun diajukan kepada Walikota Andi Harun untuk dipertimbangkan.

Skema pertama, yakni skema investasi pemerintah, diprediksi membutuhkan anggaran Rp 101 miliar untuk bus listrik dan Rp 60 miliar untuk bus konvensional.

Skema kedua, skema Buy the Service (BTS), memungkinkan pemerintah membeli layanan dari penyedia jasa angkutan massal dengan biaya Rp 34 miliar untuk bus listrik dan Rp 28 miliar untuk bus konvensional.

Baca juga: Upaya Kesbangpol Samarinda Cegah Politik Uang Sasar Pemilih Pemula

Mengingat kebutuhan anggaran yang besar, Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, lebih condong ke skema BTS. Skema ini dinilai lebih efisien dan fleksibel dalam jangka panjang.

“Jadi tidak hanya masalah kemacetan yang terurai, tapi juga mampu mengurangi beban transportasi masyarakat,” ujar Manalu.

Pengamat transportasi dari Universitas Mulawarman, Tiopan Henry Manto Gultom, menegaskan bahwa Samarinda sangat membutuhkan transportasi massal modern.

Hal ini dikarenakan angkutan umum yang ada saat ini tak sepenuhnya memenuhi 10 persen dari kebutuhan masyarakat.

Tiopan yang juga selaku Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kaltim, mengungkapkan bahwa biaya transportasi telah menggerogoti pendapatan masyarakat.

Hasil kajiannya menunjukkan bahwa 50 persen pendapatan warga habis untuk membiayai kendaraan pribadi.

"Upah Minimum Regional (UMR) di sini sekitar Rp 3 juta. Dalam satu keluarga biasanya ada dua motor. Belum lagi jika ada cicilannya, belum lagi biaya bahan bakarnya," jelas Tiopan.

Oleh karena itu, Tiopan sangat menantikan kehadiran transportasi massal yang nyaman dan aman. Namun, dia mengingatkan Pemkot Samarinda untuk mempertimbangkan beberapa aspek penting.

Pertama, Pemkot perlu mengukur kemampuan masyarakat untuk membayar dan kesediaan mereka untuk membayar layanan transportasi massal. Kemudian, Tiopan mendorong Pemkot harus mempertimbangkan keberadaan transportasi online yang sudah marak saat ini.

"Karena transportasi online saat ini kan juga sudah banyak, jadi penawaran apa yang bisa diberikan kepada masyarakat supaya mereka mau menggunakan BRT itu,” jelasnya.

Tiopan juga mengingatkan bahwa kondisi Samarinda sering dilanda banjir. Sebab itu, Pemkot perlu memastikan bahwa BRT tahan banjir dan memiliki daya listrik yang memadai. Hal ini bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk beralih ke angkutan umum saat sedang terjadi banjir. Namun untuk hal ini, ia menyarankan agar Pemkot dapat melibatkan akademisi di wilayah Samarinda.

“Harusnya libatkan juga akademisi disini, supaya kami juga bisa berkontribusi untuk pembangunan Kota Samarinda,” pungkasnya.(*)