Semester Pertama Tahun 2024, Serapan Anggaran DPMD PPU Masih Rendah

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Serapan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Penajam Paser Utara (PPU) salah satu yang paling rendah di antara dinas lainnya.

Dari total Rp10 miliar lebih anggaran yang dialokasikan untuk DPMD, saat ini yang terserap baru sekitar 40 persen.

Demikian yang disampaikan Sekretaris DPMD PPU, Yayuk Eka Pratiwi kepada TribunKaltim.co, Kamis (25/7/2024).

Ia menjelaskan bahwa serapan anggaran DPMD belum maksimal hingga semester pertama ini, karena beberapa kegiatan besar baru akan terlaksana pada September tahun ini.

"Secara capaian kabupaten, memang itu pagu kecil, kami keempat dari bawah setelah Dinas Tenaga Kerja, DP3AKB dan lainnya," ungkap Yayuk.

Baca juga: Abdul Gafur Masud Kembalikan Uang Hasil Korupsi Rp 3 M, Kasus Kedua Mantan Bupati PPU Disidangkan

Target penyerapan anggaran untuk setiap SKPD yang ada di PPU semester pertama ini sebanyak 75 persen.

Ada sebanyak 19 kegiatan yang terbagi dalam empat program kegiatan, pada DPMD PPU.

Beberapa dari kegiatan tersebut belum terlaksana, sehingga anggarannya juga belum terserap.

"Itu karena kegiatan kami yang besar itu baru dilaksanakan pada September, ada pula yang baru terbayar saat tagihan masuk," sambungnya.

Salah satu yang menyerap anggaran cukup tinggi di DPMD PPU, yakni tanggungan BPJS Kesehatan untuk aparat desa, dan biaya untuk kajian pemekaran desa.

Baca juga: Update Kasus Korupsi Eks Bupati PPU AGM, Bawa Rp 3 Miliar dalam Plastik Kresek Hitam di Persidangan

Untuk pembayaran BPJS  aparat desa itu mesti dibayarkan sekitar Rp554 juta setiap tahunnya. Sedangkan untuk anggaran pemekaran teranggarkan tahun ini sebesar Rp800 juta lebih.

"Kalau BPJS itu juga kan pembayarannya menunggu tagihan masuk, baru kita bayarkan" sambungnya.

Target yang ditetapkan oleh daerah untuk anggaran di SKPD yakni minimal 95 persen hingga akhir tahun.

Pihak DPMD optimis angka tersebut bisa tercapai, karena masih ada beberapa program kegiatan yang baru akan terlaksana di akhir tahun nanti.

"Itu bisa terserap minimal 95 persen, kami juga tidak ada pengadaan fisik, hanya pemberdayaan dan fasilitasi, semuanya bisa selesai di akhir tahun," pungkasnya. (*)