Proyek Pengaspalan Jembatan Mahkota II Telan Korban, Walikota Samarinda Bakal Lakukan Evaluasi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Baru-baru ini terjadi kecelakaan yang merenggang dua korban jiwa di Jembatan Mahkota II atau Jembatan Achmad Amiens Samarinda. 

Peristiwa nahas itu diduga terjadi lantaran proyek pengaspalan jembatan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Hal itu sebagai bentuk pemeliharaan salah satu jalur alternatif yang menghubungkan dua kecamatan, yakni Palaran dan Sambutan.

Sebelumnya, pengerjaan kegiatan ini sudah diinformasikan melalui spanduk pemberitahuan dan akun resmi instagram dari Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda.

Selain itu, juga dilanjutkan dengan pengamanan lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda. 

Hal itu lantaran saat proses pengupasan dan pengaspalan ulang akan diterapkan sistem buka tutup jalur.

Baca juga: Polresta Samarinda Manfaatkan Teknologi dalam Pengamanan Pilkada 2024

Namun saat kejadian nahas tersebut, berdasarkan laporan warga, memang tidak terlihat petugas keamanan.

Kepala Dishub Samarinda melalui Kepala Seksi Pengendalian dan Penertiban (Daltib), Surono mengatakan bahwa selama proses pengerjaan proyek, pihaknya turut menurunkan personel.

Namun penurunan personel tersebut disesuaikan dengan permintaan dari pihak kontraktor selaku pelaksanaan kegiatan.

“Kami melakukan pengamanan sesuai dengan informasi dari pihak pelaksana, di luar itu anggota kami memang tidak ada di lokasi,” ujar Surono.

Dijelaskannya, aktivitas pembongkaran dan pengaspalan biasanya dikerjakan pada malam hari.

Kegiatan menyesuaikan arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat. 

Baca juga: Warga Samarinda Akui Harus Berhati-hati saat Melintasi Jembatan Achmad Amiens

Di samping itu, pihaknya tak bisa berbuat banyak.

Pihaknya beberapa waktu belakangan ini juga belum menerima arahan dari pihak pelaksana dalam hal pengamanan lalu lintas di kawasan Jembatan Mahkota II.

"Jadi saat ini kami tinggal menunggu saja dari pihak kontraktor. Kami juga tidak ingin menyalahi kewenangan," tutupnya.