Ibu Kota Negara

Dampak Bandara VVIP Belum Siap, Tamu Upacara HUT RI di IKN Kaltim Bakal Dikurangi

Dampak Bandara VVIP di IKN Kaltim belum siap, maka tamu upacara HUT RI di kawasan Ibu Kota Nusantara bakal dikurangi.

Editor: Amalia Husnul A
KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER
BANDARA VVIP IKN KALTIM - Gedung Terminal dan Apron Bandara VVIP IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dampak Bandara VVIP di IKN Kaltim belum siap, maka tamu upacara HUT RI di kawasan Ibu Kota Nusantara bakal dikurangi. 

Jika tidak bisa selesai, maka untuk tamu-tamu negara akan mendarat di Bandara Balikpapan.

"Saya katakan tadi, kita berusaha tapi kita memperkirakan kalau tidak bisa ya ke Bandara Balikpapan," kata Budi Karya.

Budi pun tidak memungkiri hujan yang mengguyur kawasan IKN menghambat proyek pembangunan landasan pacu Bandara IKN.

"Kami laporkan apa adanya karena memang 2 bulan terakhir itu kami atau kita terganggu sekali, karena sebulan itu cuma 8 hari (yang tidak hujan).

Jadi yang tadinya mestinya selesai, ini ada kemungkinan delay," kata dia.

Ia pun memastikan bahwa bandara IKN akan melalui serangkaian proses uji kelayakan dan keamanan sebelum dapat digunakan.

Sebab pemerintah tidak ingin ada kegagalan konstruksi di bandara tersebut.

Baca juga: Hati-hati, Ramai Beredar Hoaks Undangan Upacara HUT RI di IKN Kaltim, Penjelasan Kesbangpol

"Kita enggak mau ada gagal konstruksi.

Pas Basuki sudah sampaikan, Pak Presiden sudah sampaikan," katanya.

Lagi pula, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekankan agar pembangunan infrastruktur di IKN tidak dipaksakan selesai hanya demi agenda Upacara 17 Agustus.

Untuk itu, dia pun juga tidak akan memaksakan Bandara VVIP IKN untuk digunakan apabila proses konstruksinya memang belum selesai.

Basuki mengatakan sesuai arahan presiden, penyelesaian pembangunan infrastruktur di IKN tidak boleh dipaksakan.

"Beliau mengarahkan jangan terlalu dipaksakan, jangan hanya untuk 17-an.

Jadi beliau arahannya tegas, semuanya, tidak hanya bandara, tapi semuanya jangan terlalu dipaksakan," katanya.

"Karena kita tidak akan melakukan suatu kegiatan konstruksi yang nantinya gagal konstruksi, itu secara profesional kita harus pertanggungjawabkan sebagai pemerintah, oleh karenanya kami laporkan apa adanya," jelasnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved