KPU Kaltim Ingatkan Visi Misi Bakal Calon Gubernur Harus Terintegrasi dengan RPJPD Kaltim

Banyak pihak yang diundang untuk mengikuti kegiatan ini, agar meningkatkan partisipasi dan kepatuhan terhadap aturan pemilihan umum yang berlaku.

Dua narasumber utama, Yusliando, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Kaltim dan Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman (Unmul), Muh. Jamal dihadirkan.

Wawasan mendalam mengenai pentingnya sinkronisasi antara visi, misi, dan program bakal calon dengan RPJPD Kaltim dipaparkan keduanya.

Terkait hal-hal yang menjadi perhatian dalam rancangan teknokratik 2025-2029 RPJPD Kaltim salah satunya hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai penggerak utama ekonomi kawasan timur Indonesia.

“Ini yang menjadi perhatian kita, jadi kita tidak hanya berbicara Kaltim untuk Kaltim saja. Sebagaimana lirik dalam lagu Mars Kalimantan Timur, terutama akhir dari lirik lagu itu, yaitu Kalimantan Sejahtera,” terang Yusliando.

Struktur ekonomi di Kalimantan, menyumbangkan sekitar 48 persen ekonomi regional Kalimantan, menurutnya bukan sekedar omong belaka.

Tapi spirit-nya sudah dibangun, membangun Kaltim untuk Kalimantan sejahtera. RPJPD sudah disebut, membangun Kaltim untuk Nusantara.

“Kalau sudah berbicara tentang Nusantara, maka Kaltim sebagai penggerak utama eknomi kawasan timur Indonesia. Membangun Nusantara itu bukan dari kawasan barat dan tengah Indonesia, tetapi secara spesifik yang lebih dekat itu di kawasan timur Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman (Unmul), Muh. Jamal juga menekankan selain IKN, persoalan infrastruktur di Kaltim sangat diperlukan untuk dibangun.

Tak hanya kabupaten/kota terdekat IKN seperti Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU) saja, tetapi daerah penyangga lainnya.

“Seperti jarak Samarinda ke Balikpapan cepat saja. Tetapi ke Mahakam Ulu atau Kutai Barat bisa berjam–jam karena infrastruktur belum mumpuni,” katanya.

Menurutnya, infrastruktur mulai zaman Gubernur Suwarna AF dan Awang Faroek Ishak yang menjabat dua periode, kebutuhan dasar masyarakat semestinya memang harus diberikan pelayanan prima. Pun demikian Isran Noor yang menjabat satu periode.

“Siapa pun yang menjabat. Infrastruktur dasar seperti listrik, air, dan jalan harus dipenuhi, serta dijalankan sesuai RPJPD,” pungkasnya. (*)