Ngabalin Bela Jokowi soal Anggapan Wariskan Utang ke Kabinet Prabowo-Gibran, Sebut tak Paham Aturan

TRIBUNKALTIM.CO - Ali Mochtar Ngabalin bela Presiden Jokowi soal anggapan wariskan utang ke kabinet Prabowo-Gibran.

Menurut Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) tersebut, anggapan itu justru menandakan bahwa pihak yang mengeluarkan tudingan itu tidak memahami kondisi dan aturan soal utang pemerintah.

"Dia mengerti enggak soal itu? Dia mengerti enggak UU dasar tentang utang dan posisi utang pemerintahan hari ini gimana distribusinya," kata Ali di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024).

Ali mengeklaim, pemerintah selalu berhati-hati untuk mengelola keuangan negara, salah satunya dengan memperhitungkan rasio utang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Angela Ketua Umum Perindo Isyaratkan Gabung Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Reaksi Gerindra

"Berapa persen (diperhitungkan). Masa ada pengamat tidak mengerti," kata dia.

 Berdasarkan catatan Kompas.com, utang pemerintah terus mengalami peningkatan. PadaJuni 2024, utang pemerintah sudah menembus Rp 8.444,87 triliun.

Dikutip dari Kontan, ada kenaikan utang pemerintah sebesar Rp 91,85 triliun dibandingkan bulan Mei 2024, sehingga ada kenaikan sebesar 1,09 persen.

Sementara, bila mengutip dokumen APBN Kita edisi Juni 2024, posisi utang pemerintah per Mei 2024 tercatat sebesar Rp 8.353,02 triliun. 

Dengan perkembangan tersebut rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) turut terkerek.

Rasio utang terhadap PDB pada Juni sebesar 39,13 persen, lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 38,71 persen.

Meskipun meningkat, realisasi rasio utang terhadap PDB juga masih di bawah dari batas rasio utang dan target strategi pengelolaan utang jangka menengah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 batas rasio utang sebesar 60 persen, sementara mengacu Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah periode 2023-2026 targetnya adalah 40 persen.

Hasil Survei INDEF: 70 Persen Pesimis Prabowo Selesaikan 'Utang Warisan Jokowi', 2 Hal Jadi Beban

Setidaknya 70 Persen pesimis Prabowo selesaikan utang warisan Jokowi.

Dua hal jadi beban berat, yakni kereta cepat dan IKN Nusantara di Kaltim.

Hasil tersebut terangkum di hasil survei Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Tunda Anggaran IKN, APBN 2023 harus Difokuskan untuk Kebutuhan Mendesak

Dari survei INDEF tersebut, publik di medsos menganggap kereta cepat dan IKN Kaltim menjadikan utang sebagai beban karena keduanya bukan proyek prioritas dan tidak menguntungkan. 

Lebih lanjut dari survei INDEF, utang menjadi beban untuk pemerintahan berikutnya yakni Prabowo-Gibran.

Sebanyak 72,5 persen netizen menganggap kenaikan utang sebagai beban, dan hanya 27,5 persen optimistis kabinet Prabowo-Gibran bisa menyelesaikan persoalan utang yang ditinggalkan Jokowi. 

Berdasarkan survei INDEF, ternyata lebih dari 70 persen warganet pesimis kabinet Prabowo-Gibran bisa menangani warisan utang Jokowi.

Hasil pantauan INDEF di media sosial serta tren dan google search, sebanyak 79 persen netizen kompak menganggap kenaikan utang sebagai beban, dan hanya 20,9 persen nya yang menyatakan utang bermanfaat.

Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menyampaikan, hasil tersebut diperoleh dari perolehan data dari 18,997 akun media sosial dengan 22.189 perbincangan pada 15 Juni hingga 1 Juli 2024, dan keywords utang negara dicari lebih dari 218.000 kali di google pada 19 Juni hingga 1 Juli 2024.

“Ini kita peroleh dari twitter, dan data bukan buzzer yang ngomong tapi kita sudah filter, dan lebih natural perbincangannya.

Kemudian, dari 22.189 perbincangan, 79 persen netizen menganggap utang pemerintah sebagai beban,” tutur Eko dalam agenda diskusi publik INDEF, Kamis (4/7/2024).

Untuk diketahui, posisi utang pemerintah kembali mengalami peningkatan per akhir Mei 2024.

Posisi utang pemerintah hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp 8.353,02 triliun, bertambah Rp 14,59 triliun atau meningkat 0,17 persen dibandingkan posisi utang pada akhir April 2024 yang sebesar Rp 8.338,43 triliun.

Kemudian, Berdasarkan data Kemenkeu, per 30 April 2024, total utang jatuh tempo pada tahun depan mencapai Rp 800,33 triliun.

Nilai ini berasal dari utang surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun dan utang pinjaman Rp 100,19 triliun.

Baca juga: 4 Tahun Bangun IKN Nusantara di Kaltim, Jokowi Habiskan Rp 83,4 Triliun, Total 106 Paket Pekerjaan

Nilai itu jauh lebih tinggi nilai utang jatuh tempo pada tahun ini, yakni sebesar Rp 434,29 triliun.

Dalam paparannya disebutkan, 79 persen netizen menganggap utang adalah beban karena utang tersebut banyak digunakan untuk proyek yang dianggap non prioritas dan tidak menguntungkan seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

“Dengan situasi sekarang dan tahun depan, utang kita utamanya yang jatuh tempo cukup besar dan perlu menjadi concern pemerintah,” ungkapnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id. 

Meski begitu, Eko menyampaikan sebanyak 20,9 persen netizen menganggap utang tersebut bermanfaat  karena dinilai bisa memberikan manfaat pada pembangunan nyata, seperti jalan tol.

Selain itu netizen juga menilai utang Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan Amerika Serikat dan Jepang.

“Meski dinilai rasio utang Indonesia masih terbilang lebih rendah dari Jepang dan Amerika Serikat.

Walaupun kita tau sebagai peneliti ukurannya tidak hanya itu, karena kita tahu Jepang adalah negara maju dan produktivitasnya tinggi,” ungkapnya.

Baca juga: Nasib IKN Kaltim, Eks Gubernur BI Bongkar Hitung-hitungannya, Bandingkan dengan Makan Siang Gratis

Tidak bisa Ditangani

Dengan buruknya kondisi utang, masih dari survei INDEF, lebih dari 70 persen warganet pesimis kabinet Prabowo-Gibran bisa menangani warisan utang Jokowi.

Hasil tersebut diperoleh dari perolehan data dari 18.997 akun media sosial khususnya twitter dengan 22.189 perbincangan pada 15 Juni hingga 1 Juli 2024.

“Menariknya para netizen dari 18.000 akun, saat ditanya mampukah Prabowo tangani warisan utang Jokowi?

Angkanya surprise saya rasa, ternyata 72,5 persen pesimistis utang ini akan mampu diselesaikan atau setidaknya ditangani Pemerintahan Prabowo-Gibran 5 tahun kedepan,” tutur Eko dalam agenda Diskusi Publik Indef, Kamis (4/7/2024).

Eko menyampaikan, persepsi publik di sosial media tersebut menggambarkan bahwa masyarakat sudah merasa bahwa kondisi keuangan negara sudah terlalu buruk, sehingga optimismenya menipis.

“Sebenarnya ini cukup rasional, inilah yang terjadi di sektor riil kemarin dan sektor keuangan.

Kenapa kemudian ada APBN disodorkan kemudian defisitnya diperlebar, bukannya senang ekonomi akan tumbuh tinggi, yang terjadi justru kabur dan menahan diri, bahkan akhirnya gonjang-ganjing,” ungkapnya.

Baca juga: Luhut Yakin Anggaran Makan Siang Gratis dan IKN Kaltim Aman 5 Tahun ke Depan, Tidak Ada Masalah

Bahkan, lanjut Eko, perbincangan masyarakat di sosial media tersebut khawatir bahwa negara akan kolaps akibat utang beserta bunganya yang terlalu tinggi.

Di samping itu, masyarakat juga menilai defisit anggaran yang terus bertambah, bunga utang yang membengkak, serta dugaan korupsi dikalangan pejabat seolah menguatkan pandangan bahwa pemerintah tidak mampu mengelola keuangan secara efektif.

Pun dengan ketidakpercayaan terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah semakin menimbulkan kekhawatiran mendalam akan stabilitas ekonomi dan masa depan negara.

“Publik khawatir negara akan kolaps, meski begitu kita sebagai peneliti mungkin menilai akan sangat jauh.

Namun ini penting, karena lonceng ketidakstabilan ekonomi, referensi kita yang paling dekat adalah sosial media, karena yang demo sudah jarang,” ungkapnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id. 

Untuk diketahui, posisi utang pemerintah kembali mengalami peningkatan per akhir Mei 2024.

Posisi utang pemerintah hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp 8.353,02 triliun, bertambah Rp 14,59 triliun atau meningkat 0,17 persen dibandingkan posisi utang pada akhir April 2024 yang sebesar Rp 8.338,43 triliun.

Kemudian, berdasarkan data Kemenkeu, per 30 April 2024, total utang jatuh tempo pada tahun depan mencapai Rp 800,33 triliun.

Nilai ini berasal dari utang surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun dan utang pinjaman Rp 100,19 triliun.

Nilai itu jauh lebih tinggi nilai utang jatuh tempo pada tahun ini, yakni sebesar Rp 434,29 triliun.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ngabalin Bantah Jokowi Wariskan Utang ke Pemerintahan Prabowo", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/08/02/16564291/ngabalin-bantah-jokowi-wariskan-utang-ke-pemerintahan-prabowo.

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim