Luhut Yakin Anggaran Makan Siang Gratis dan IKN Kaltim Aman 5 Tahun ke Depan, Tidak Ada Masalah

TRIBUNKALTIM.CO - Ekonom menyebut anggaran makan siang gratis dan IKN Kaltim bakal menjadi beban APBN karena menghabiskan dana yang cukup besar.

Bahkan Ekonom Indef menyebut Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih 2024-2029 harus memilih prioritas antara IKN Kaltim atau makan siang gratis.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut tidak ada masalah dengan anggaran baik untuk makan siang gratis maupun IKN Kaltim. 

Luhut menyatakan pendanaan untuk program makan bergizi gratis hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) selama lima tahun ke depan, tidak ada masalah. 

Baca juga: IKN Kaltim Diprediksi Bakal Hidup Segan Mati tak Mau, Ada Warisan Utang Jatuh Tempo sebesar Rp 800 T

Baca juga: Ekonom Ingatkan Kenaikan Utang Pemerintah Usai Proyek IKN di Kaltim Masuk APBN 2025

Baca juga: IKN Kaltim tak Perlu Digeber Siap Pakai saat Ganti Pemerintahan Baru, Eks Wamenlu: Jangan Utang Budi

Kesimpulan itu didapat dari hasil kajian tim Kementerian Koordinator Marves.

Menurut Luhut, pemerintah bisa mengalokasikan hingga Rp612 triliun per tahun untuk program-program tersebut termasuk pembangunan tol Sumatera, dengan menjaga defisit APBN di level 2,5 persen. 

“Hasil model ekonomi yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan,” kata Luhut di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, Jumat (5/7/2024). 

“Kita masih bisa sampai Rp612 triliun per tahun, kita gunakan dan itu bisa menyelesaikan tol Sumatera, bisa untuk makan bergizi juga program IKN juga bisa jalan dan seterusnya.

Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” lanjutnya.

 Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar anggaran tersebut bisa terealisasi.

Di antaranya dengan memastikan peningkatan teknologi pemerintah, pembayaran pajak yang perlu diintensifkan, dan tidak ada yang menunggak pajak.

Dengan begitu, program makan bergizi bisa berjalan dan program prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti IKN, bisa dituntaskan.

“Saya tidak mau berandai-andai biarkan nanti setelah Prabowo Subianto dilantik, tapi program makan bergizi itu menurut saya satu program yang baik,” ujarnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.tv.

Realistis, Uang tak Cukup

Baca juga: Cara Luhut dan Basuki Yakinkan Investor IKN Nusantara di Kaltim, Pemodal Mau Untung Lebih 12 Persen?

Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menyebutkan secara politik, Prabowo memang memiliki komitmen tidak memangkrakkan IKN.

Namun, bila dilihat secara realitstis, uang yang cukup untuk membangunnya juga tidak ada.