DPR Minta Pemerintah Tunda Anggaran IKN, APBN 2023 harus Difokuskan untuk Kebutuhan Mendesak

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah diminta untuk menunda anggaran Ibu Kota Nusantara ( IKN ) karena dinilai tidak prioritas dan bukan kebutuhan mendesak. 

Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati dalam rapat kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja dan Program (RKP) Kementerian PPN/Bappenas, di Jakarta.

Menurut anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, Pemerintah perlu mengkalkulasi ulang anggaran untuk pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Anis Byarwati mengatakan APBN tahun 2023 difokuskan kepada kebutuhan yang penting dan mendesak terkait tantangan global dan pelemahan kondisi ekonomi.

Dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip dari situs resmi DPR, Selasa (14/6/2022), Anis Byarwati, mengatakan "Pemerintah perlu menghitung ulang, menyesuaikan, dan bahkan menunda anggaran untuk IKN.

Selain itu Anggaran IKN menjadi tidak prioritas karena tidak mendesak dan dapat dilakukan dalam jangka panjang (multiyears)." 

Ekonomi hijau vs agro maritim

Baca juga: ASN, TNI, Polri yang Pindah ke IKN Dapat Rumah Dinas Gratis, Bocoran Spesifikasi, Syarat dan Konsep

Selain mengenai anggaran,  Politisi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti tentang ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon (PRK) dan berketahanan iklim (BI) yang juga dipaparkan oleh Suharso Monoarfa.

Sementara itu, dalam paparan yang disampaikan Suharso Monoarfa, output dari ekonomi hijau ini adalah pengembangan kebijakan PRK dan PBI untuk masuk dalam penyusunan RPJPN, RPJMN dan RKP.

Seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, selanjutnya untuk pengembangan sektor yang lebih detail seperti sektor energi, limbah, pertanian, kehutanan, transportasi, serta kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan.

Anis menanggapi dengan mengatakan, seharusnya agro maritim menjadi fokus pembangunan berkelanjutan karena sektor ini terus tumbuh bahkan dalam situasi krisis.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar Bappenas memiliki grand design perencanaan nasional terkait dengan pendekatan baru yang dilakukan terhadap sektor agro maritim.

Perencanaan tersebut dengan menggunakan transformasi ekonomi digital dan ekonomi hijau yang tentunya membutuhkan pendekatan baru.   

Integrated digital office

Anis yang juga Wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR ini juga secara khusus memberikan apresiasi kepada Bappenas terutama terkait integrated digital office.

Baca juga: Jokowi Minta Sosialisasi pada Warga Terdampak IKN Lebih Digencarkan, Jamin tak Ada yang Dirugikan