Presiden Jokowi Minta Maaf, Tak bisa Senangkan Semua Pihak Selama Menjabat

Termasuk, pasal-pasal yang berpotensi merusak tatanan dalam revisi Undang-undang tentang TNI dan Polri.

Bahkan, Deddy secara keras menyebut selama kepemimpinan Presiden Jokowi selama 5 tahun belakangan ini, memiliki daya rusak melebihi zaman Orde Baru.

"Kalau hal-hal itu dilakukan baru kita belajar percaya kalau beliau serius minta maaf pada rakyat. Jujur saja, 5 tahun rezim Jokowi itu daya rusaknya terhadap hukum dan demokrasi melampaui 32 tahun kekuasaan Orba," jelas Deddy.

Sementara, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan masih ada waktu bagi Presiden Jokowi sampai Oktober 2024 untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan membayar janjinya kepada rakyat.

"Banyak hal yang harus diperbaiki, termasuk janji pertumbuhan ekonomi juga belum terpenuhi, termasuk janji 'menegakan demokrasi' juga masih tanda kutip," kata pria yang akrab disapa Gus Jazil ini, Jumat.

"Saya pikir masyarakat tahu fakta ini pertumbuhan ekonomi dan pengangguran masih ada masih cukup banyak juga yang kena PHK, nah itu janji pertumbuhan 7 persen tidak tercapai," imbuhnya.

Lebih lanjut, Jazilul menilai masayarakat Indonesia secara pribadi tentu akan memaafkan Jokowi.

Namun sebagai presiden, Jokowi mesti berupaya menuntaskan janji-janji politiknya dan menyelesaikan pekerjaannya yang belum tuntas.

"Sebagai pribadi Pak Presiden akan dimaklumi, tapi sebagai presiden masyarakat Indonesia mencatat mana yang belum selesai mana yang sudah selesai, mana yang tidak sesuai dengan janjinya, mana yang sudah sesuai," ucap Wakil Ketua MPR RI itu.

Menurutnya sangat wajar usai Jokowi menyampaikan permintaan maafnya di hadapan publik, lalu kemudian mengundang reaksi rakyat untuk memberikan saran dan kritik kepadanya.

"Saya pikir wajar presiden mendapat masukan saran dan kritik. Karena apa, karena posisi presiden itu posisi yang diberikan oleh masyarakat," tandasnya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga merespons permintaan maaf Presiden Jokowi jelang berakhirnya
masa jabatan sebagai Presiden ke-7 RI.

PKS menyarankan Jokowi agar kekurangan selama 10 tahun menjabat Kepala Negara juga dipaparkan.

"Bagusnya Pak Jokowi sampaikan catatan 10 tahun kekurangannya biar bisa dilanjutkan oleh penggantinya," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Legislator Komisi II DPR RI itu memuji sifat Presiden Jokowi untuk meminta maaf ke rakyat.

"Pemimpin yang baik mudah meminta maaf kepada rakyatnya. Walau tingkat kepuasan rakyat tinggi, tetap ada banyak yang tidak tersentuh dan terlayani," tandas Mardani. (Tribun Network/ Yuda).

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim