Pemerintah Mulai Geser Pusat Pemerintahan Indonesia ke IKN Nusantara, 3.246 ASN Mulai Dipindah

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah pelan-pelan menggeser pusat pemerintahan Indonesia ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Saat ini, Pemerintah segera mulai pemindahan Aparatur Sipil Negara atau ASN ke IKN.

Untuk tahap pertama, ada 3.246 ASN yang akan dipindah ke IKN Nusantara hingga Desember 2024 ini.

Kepastian jumlah ASN yang pindah ini disesuaikan dengan fasilitas hunian yang sudah siap.

Baca juga: 500 Relawan Projo Bakal ke IKN di Kaltim, Klaim Perjalanan tak Gunakan Uang Negara

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyatakan, Aparatur Sipil Negara atau ASN yang akan dipindah ke IKN pada tahap pertama, adalah yang berstatus lajang.

Analis Kebijakan Utama Kemenpan-RB Arizal mengatakan, hal itu sesuai dengan hasil rapat terbatas Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas dengan Presiden Jokowi beberapa hari lalu.

"ASN yang dipindah, ini ada perkembangan terbaru, waktu sedang ratas kemarin, arahnya itu yang pindah tahap awal ini, mereka yang masih lajang," kata Arizal di acara ASN Festival 'Gerakan Bangun Nusantara' di Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Pemilihan ASN lajang pindah ke IKN ini berkaitan dengan kesiapan infrastruktur hunian dan perkantoran.

"Artinya, ketika dia sudah punya keluarga di sini ya untuk sementara jangan bawa istri atau suaminya dulu ke sana.

Jadi yang masih lajang," ujarnya.

Baca juga: Mengintip Progres Pembangunan Markas Timnas Indonesia di IKN Kaltim, Sudah 99 Persen

Ia menerangkan, awalnya jumlah ASN yang akan dipindah pada 2024 sebanyak 11.911 orang dari 36 kementerian/lembaga.

Tapi setelah melihat kesiapan fasilitas hunian, jumlah ASN yang akan dipindah hingga Desember 2024 sebanyak 3.246 ASN dari 36 kementerian/lembaga.

Jumlah itu belum termasuk dengan keluarganya.

"Kemenpan sudah membuat perencanaan pemindahan secara bertahap hingga 2034," ucapnya.

Adapun pemerintah menyiapkan 40.000 kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.