Ibu Kota Negara
Menteri Basuki Minum Air Langsung dari Keran di IKN, Namun Jokowi Masih Dilarang
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono minum air langsung dari keran di IKN, namun Jokowi dilarang.
TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sudah minum air langsung dari keran di IKN, namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih dilarang.
Air bersih jadi salah satu syarat Presiden Joko Widodo akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Terbaru, Menteri PUPR yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono telah minum air keran dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) di IKN, Kalimantan Timur (Kaltim) beberapa waktu lalu.
Aksinya tersebut diketahui dalam unggahan Instagram resmi Kementerian PUPR @kemenpupr, Senin (29/7/2024).
Baca juga: Pemerintah Siapkan 2 Akses Khusus Menuju IKN di Kaltim untuk Tamu Undangan Upacara 17 Agustus
Selain itu, aksi Basuki terekam dalam video dokumentasi Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja saat Basuki meninjau IPA tersebut, Senin (29/7/2024).
Lantas, mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum meminumnya langsung dari air keran?
Basuki mengungkapkan, dirinya belum mengizinkan orang nomor satu di Indonesia ini mencicipi lansung.
"Memang, dari saya belum boleh. Karena, kalau saya mungkin kalau melihat saya dari Instagramnya PU itu saya minum di IPA-nya, belum didistribusikan, belum di-reservoir," tegas Basuki di Jakarta, Jumat (2/8/2024).
Dari IPA, air akan dipompa menuju reservoir melalui pipa sepanjang 16 kilometer.
Sementara dari reservoir, air didistribusikan ke persil-persil melalui pipa sepanjang 22 kilometer.
"Sudah sampai (air minum ke Istana Negara), cuma kualitasnya belum saya cek. Karena, di IPA-nya itu baru saya cek dari Balai Teknik Air Minum PU," tambah dia.
Nantinya, Basuki akan meminta PT Sucofindo untuk mengecek kualitas air minum tersebut.

Rp 9 Miliar untuk Modifikasi Cuaca di IKN
Pemerintah terus memodifikasi cuaca di IKN Nusantara, Kalimantan Timur untuk memercepat pembangunan.
Untuk teknologi modifikasi cuaca alias pawang hujan modern ini, pemerintah telah menghabiskan dana Rp 9 miliar.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.