Serapan APBD Kubar 2024 Semester I Masih di Bawah 30 Persen

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR – Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Barat (Kubar) pada semester I 2024 masih minim, yakni di bawah 30 persen.

Meski demikian, Pemkab Kubar optimis pada akhir tahun anggaran ini, realisasi akan mencapai target yang ditetapkan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kutai Barat Petrus, Senin (5/8/2024) mengungkapkan, sesuai laporan semester pertama (I) 2024 yang sudah disampaikan ke DPRD, hingga 30 Juni 2024, realisasi pendapatan mencapai 22,61 persen atau sekira Rp 800 miliar lebih, dari target pendapatan pada APBD Kubar 2024 sebesar Rp 3,9 triliun.

Dibeberkan, pendapatan yang masuk dalam APBD Kubar, terdiri dari tiga komponen. Yakni, pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selanjutnya, realisasi belanja daerah hingga per 30 Juni 2024, mencapai 28,5 persen. Atau sebesar Rp 1,14 triliun dari target belanja daerah pada APBD 2024 senilai Rp 4 triliun.

Baca juga: Pemkab-DPRD Setujui Rp 2,11 Triliun APBD Kubar 2023

Baca juga: H Acong dan Jai Deklarasi Maju Pilkada Kubar 2024 Pakai Perahu Golkar, Tantang Duet FENA

Dia menguraikan, dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ada tiga OPD dengan alokasi belanja paling besar. Yaitu, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Hanya saja, dari ketiga OPD ini, realisasinya masih kecil, atau di bawah 30 persen.

Diungkapkan, Pemerintah Daerah menargetkan hingga pertengahan tahun atau semester I 2024, realisasi APBD sudah mencapai 50 persen.

"Realisasi kita masih di bawah target. Hanya 28,9 persen. Namun kami optimis pada akhir tahun nanti sudah bisa 100 persen, atau paling tidak mendekati," ungkapnya.

Petrus mengatakan, dari sekian OPD di lingkup Pemkab Kubar, ada beberapa yang sudah mencapai target. Bahkan ada yang di atas 50 persen.

Baca juga: Pemkab dan DPRD Kubar Sepakati RAPBD 2025 Sebesar Rp 2,99 Triliun

Dikatakan, APBD Kubar tahun anggaran 2024 memuat program dan kegiatan yang ditetapkan melalui mekanisme penganggaran dimulai dari musrembang tingkat kampung sampai kepada musrenbang tingkat kabupaten, penetapan RKPD, KUA PPAS, Raperda APBD dan Penetapan APBD (*)