TRC Kaltim Laporkan Ada 30 Sekolah yang Lakukan Pungli di Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim, mendesak agar penggunaan dana juga BOSDA dialokasikan untuk membeli buku wajib dan penunjang siswa sekolah di Kota Samarinda.

Hal ini disampaikan oleh Rina Zainun selaku Ketua TRC PPA Kaltim dan juga perwakilan orangtua siswa yang baru saja menyerahkan bukti kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terkait dugaan pungli di beberapa sekolah di Kota Samarinda.

Rina menjelaskan, hal ini merupakan buntut dari aksi demo beberapa waktu lalu. Sebab itu, pihaknya langsung menemui Assisten I Ridwan Tassa di Balai Kota dengan membawa bukti-bukti berupa screenshot chat WhatsApp dalam beberapa grup sekolah yang berhasil dikumpulkan melalui beberapa orangtua siswa di Kota Samarinda.

Baca juga: 10 Fakta Pembunuhan Wanita Asal Samarinda di Jalan Poros Kukar, Awal Hubungan Gelap dengan Pelaku

"Kami tadi menunjukkan dan memberi bukti yang diberikan oleh wali murid yang berani speak up (mengungkap pungli). Kita satukan, ada 30 sekolah. Selebihnya masih dalam penyelidikan juga.

Tapi 30 itu yang kami segerakan kumpul, supaya pemerintah bisa segera melakukan tindakan," ungkapnya.

Terkait puluhan bukti yang dikumpulkan Rina menjelaskan bahwa beberapa sekolah membeli buku dengan jumlah yang tidak sesuai dengan jumlah siswa, sehingga diterapkan sistem pinjam dan tidak bisa dibawa pulang oleh siswa.

"Alasannya, buku dari pemerintah belum datang, jadi orang tua harus membeli buku penunjang. Memang tidak ada paksaan membeli, tapi bahkan di dalam imbauan disampaikan kalau nilai anak tidak memenuhi nilai KKM maka jangan salahkan kami (pihak sekolah)," jelas Rina.

Kemudian, sebelumnya beberapa sekolah memang tak mewajibkan siswa membeli buku penunjang. Namun siswa diwajibkan mengerjakan tugas dari buku penunjang tersebut.

"Memang gak diwajibkan, tapi anak-anak disuruh kerjakan tugas dari situ. Sedangkan bagaimana jika anak yang tidak memiliki buku itu," tuturnya.

Sebab itu, pihaknya menuntut agar penggunaan alokasi dana BOSDA juga dikeluarkan untuk buku penunjang dan wajib bagi siswa.

"Karena pada saat kami tanya alasannya, dana bos digunakan untuk membayar guru honor, listrik dan lain-lain dan perbaikan sekolah, sehingga buku untuk anak tidak terbeli karena uangnya tidak cukup. Harusnya dana BOSDA juga dikeluarkan untuk buku wajib dan penunjang siswa," tutupnya.(*)