Jatam Kaltim Sebut Upacara HUT RI di IKN di Tengah Krisis Lingkungan dan Sosial

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) sorot pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menimbulkan efek domino.

Provinsi Sulawesi Tengah misalnya, tingkat kerusakan lingkungan dan sebaran debu di sekitar lokasi tambang Galian C dari logistik yang di impor ke IKN sangat memprihatinkan.

Dalam catatan JATAM Sulteng, izin pertambangan yang berstatus Operasi Produksi di Kota Palu berjumlah 34 Izin dan untuk Kabupaten Donggala Izin Usaha Pertambangan yang berstatus Operasi Produksi berjumlah 54 Izin.

Peningkatan pemberian izin tambang galian C dari tahun 2020 hanya 16 meningkat per tahunnya rata-rata 41.25 hingga kini 2024, izin di lansekap gawalise Palu–Donggala mencapai 69 dengan total luasan 1764.41 Ha.

Diketahui, Sulawesi Tengah berkontribusi ke pembangunan di IKN paling menonjol sebagai wilayah penyuplai utama material bahan baku pembangunan, baik berupa Batu, Pasir Kerikil serta bahan lainnya.

MoU Gubernur Sulteng dan Kaltim ada 30 juta ton material dipasok untuk pembangunan IKN.

Baca juga: Kemelut Lahan IKN Kaltim, Temuan BPK Areal Belum Bersertifikat, Jatam Bongkar Nasib Warga Terdampak

Baca juga: Nasib Warga Terdampak Pembangunan IKN di Kaltim, Jatam: Masyarakat Diintimidasi

Rencana pemerintah menyelenggarakan upacara kemerdekaan di IKN 17 Agustus mendatang, pun mendapat kritik.

Dinamisator Jatam Kaltim, Mareta Sari menilai upacara di IKN lebih sebagai upaya pencitraan pemerintah, daripada perayaankemerdekaan yang sesungguhnya.

“Upacara ini digelar di tengah krisis lingkungan dan sosial yang semakin parah di Kaltim maupun Sulteng,” ujarnya pada awak media.

Kegiatan pertambangan bersifat ekstraktivisme merubah bentangan alam, salah satu risikonya ialah Bencana Alam seperti banjir dan longsor.

Belum lagi, data yang dirilis oleh Kantor Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri, Palu, Sulteng pada Rabu 1 Mei 2024 lalu, menunjukkan bahwa partikel debu halus meningkat.

Pengukuran kualitas udara kala itu, menunjukkan peningkatan partikel debu halus PM2,5 atau yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer dengan nilai 69 µgram/m3 atau masuk kategori ‘tidak sehat’.

Nilai itu didapat dari pemantauan yang dilakukan pada pukul 14.48–14.58 Wita.

Nilai PM2,5 itu jauh lebih tinggi dari nilai ambang normal bagi kesehatan yakni 15 µgram/m3.

Peningkatan partikel juga terjadi pada PM10 dengan nilai 46 µgram/m3. Nilai itu meski disebut masih dalam kategori baik namun nilainya lebih tinggi dibanding hari-hari biasa.

Nilai ambang batas PM10 sendiri yakni 40 µgram/m3.

Menurut SPAG Lore Lindu-Bariri, efek jangka pendek akibat PM2.5 yang diambang batas bisa memicu penyakit jantung, paru-paru, bronkitis, dan serangan asma.

Bayi, anak-anak, dan orang dewasa yang lebih tua rentan terhadap dampak tersebut.

Sedangkan dampak kesehatan jangka pendek dari PM10 dapat memicu gangguan pernapasan seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK).

Kondisi ini diperparah dengan adanya kiriman partikel debu Vulkanik akibat letusan gunung Raung di Sulawesi Utara.

Degradasi lingkungan yang kian meluas akibat proyek pembangunan IKN, tentu menjadi catatan untuk pemerintah.

Belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih serta listrik dan lain sebagainya, seharusnya menjadi prioritas utama

JATAM Kaltim mempertanyakan urgensi pemindahan ibu kota negara dan dampaknya bagi masyarakat.

“Apakah pembangunan IKN benar-benar demi kepentingan rakyat atau hanya ambisi sekelompok elite?,” ujar Eta, sapaan akrabnya.

Proyek IKN pun, menjadi sorotan pihaknya, dan dinilai JATAM Kaltim memicu konflik sosial, penggusuran, dan kerusakan lingkungan yang meluas, hal ini merupakan efek domino yang muncul pasca pembangunan ibu kota baru berjalan.

Tak hanya di Kaltim, tetapi juga di daerah lain seperti Sulteng yang menjadi sumber bahan material logistik pembangunan IKN.

Apalagi menurutnnya, sekitar 30 juta ton pasir dan batu yang dikirimkan dari Sulteng cukup menyebabkan masalah pernapasan, jalan rusak, dan ancaman kesehatan.

Pembangunan IKN telah mengabaikan suara masyarakat dan mengorbankan lingkungan demi kepentingan jangka pendek.

Ia mendesak agar pemerintah menghentikan sementara proyek ini dan melakukan evaluasi menyeluruh.

“Kita perlu bertanya apakah pemindahan ibu kota benar-benar solusi bagi permasalahan di Jakarta? Dan apakah masyarakat Indonesia secara luas mendukung proyek ini,” jelasnya.

Jika ibu kota negara dipindahkan, seharusnya kondisi di Jakarta mestinya dipulihkan terlebih dulu.

Baca juga: Warga Terdampak IKN Diintimidasi, Jatam: Tanah Dibeli Paksa, Kuburan Digusur, Kolong Rumah Dipatok

Banyak kritik dan persoalan yang muncul, mulai dari tidak adanya investor yang bergabung hingga pembangunan ini menggunakan dana publik.

Ia berharap masyarakat mampu menyadari persoalan, dan turut memberikan keputusan besar demi keberlangsungan bangsa kedepan.

“Pembangunan ibu kota baru harus adil dan partisipatif, bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk masa depan. Informasi harus dibuka agar kita semua memahami dan mengetahui kepentingan di balik pembangunan ini,” tandas Eta. (*)