Desa Kedang Ipil di Kukar Tolak Perkebunan Sawit, Ancam Ruang Hidup Masyarakat Adat

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Masyarakat Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sepakat menolak operasional perusahaan kelapa sawit PT Puncak Panglima Perkasa (P3). 

Warga menilai kehadiran kebun sawit akan merusak tanah dan hukum adat yang ada. 

“Kami sepakat menolak operasional perusahaan P3 di wilayah kami,” ujar Kades Kedang Ipil, Kuspawansyah, saat rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPRD Kukar, Jumat (9/8/2024).

Secara umum, masyatakat menolak hadirnya perusahaan kelapa sawit PT P3.

Baca juga: Aktivitas Diduga Tambang Ilegal di Desa Muai Kukar Rusak Calon Lahan Perkebunan Sawit

Namun seperti biasa, pola yang dilakukan perusahaan adalah mengimingi-imingi warga untuk jadi karyawan. 

“Infonya, ada pengurus adat yang direkrut jadi Humas perusahaan, tapi yang bersangkutan atas nama pribadi, bukan pengurus adat,” tegas Kades Kuspawansyah.

Warga yang menolak keberadaan perusahaan kelapa sawit tersebut, jelas Kades Kuspawansyah, punya alasan kuat yaitu menyelamatkan hutan masyarakat adat yang selama ini menghidupi masyarakat Kedang Ipil. 

“Kami kan sudah urus Perda masyarakat hukum adat Kedang Ipil, ini tinggal menunggu penetapannya saja,” kata Kuspawansyah.

Alasan Sawit tak Boleh Masuk

Ada banyak faktor dan alasan mengapa industri perkebunan kelapa sawit di kawasan Desa Kedang Ipil ditolak masuk. 

Bahwa, Desa Kedang Ipil merupakan tempat tinggal komunitas masyarakat adat Kutai Adat Lawas Sumping Layang Kedang Ipil.

Di abad lampau, komunitas masyarakat adat ini memiliki setidaknya 3 posisi penting.

Pertama, tempat pelarian para brahmana ketika terjadi perang besar antara kerajaan Kutai Kartanegara dan kerajaan Kutai Martadipura di abad ke-14 Masehi.

Kedua, pusat ilmu kanuragan yang sangat disegani karena tidak pernah berhasil ditundukkan oleh siapapun.

Ketiga, menjadi salah satu dari 3 poros penting kesultanan Kutai Kartanegara.