DPRD Kukar Tolak Investasi Perusahaan Perkebunan Sawit di Desa Kedang Ipil

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG -  DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mendukung masyarakat Desa Kedang Ipil di Kecamatan Kota Bangun Darat untuk menolak investasi PT Puncak Panglima Perkasa (PPP). 

Dukungan penolakan terhadap perusahaan kelapa sawit itu disampaikan DPRD Kukar melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jumat (9/8/2024) .

"Warga menuntut pemerintah tidak memberi izin usaha ke perusahaan yang ingin membuka perkebunan kelapa sawit di desa mereka," kata Ketua Komisi II DPRD Kukar, Sopan Sopian.

Penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kedang Ipil dapat mencederai hak-hak masyarakat adat lawas yang ingin mempertahankan nilai budaya dan tradisinya.

Sopian menyebut, wilayah Kedang Ipil memegang tiga posisi penting. Pertama, sebagai tempat pelarian Brahmana saat terjadi perang besar antara Kerajaan Kutai Kertanegara.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi Dorong Digitalisasi Desa Lewat Bantuan Papan Interaktif

Baca juga: DPRD Kukar Sorot Tingginya Kasus Demam Berdarah di Muara Muntai Kutai Kartanegara

Kedua, Kedang Ipil adalah pusat ilmu kanuragan (bela diri) karena tak pernah berhasil ditundukkan oleh siapa pun. Ketiga, masyarakat yang mendiami wilayah tersebut termasuk poros penting Kesultanan Kutai Kertanegara.

Sopian dan jajaran DPRD tegas memberi dukungan, serta siap membantu masyarakat untuk melayangkan surat ke Bupati Kukar Edi Damansyah terkait penolakan hak guna lahan tersebut. 

“Sudah sewajarnya jika perlindungan hak-hak masyarakat adat kita lindungi, apalagi kita tahu Kedang Ipil kuat dengan adat dan tradisi leluluhurnya," sebut politisi Gerindra itu.

Baca juga: DPRD Kukar Dukung Proyek Kanal Pengendali Banjir di Tenggarong

Sementara itu, perwakilan perusahaan PT P3 yang hadir dalam rapat, Ruliyan, tidak mau berbicara banyak kepada media. “Saya no komen ya,” katanya. (*)