Bukan Meminta-minta, PDIP Beri Saran Soal Sosok Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - Susunan kabinet Prabowo-Gibran tak luput dari perhatian PDI Perjuangan (PDIP).

PDIP yang digadang-gadang sebagai partai oposisi merespons pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengatakan kabinet Prabowo-Gibran akan diumumkan pada 21 Oktober 2024 mendatang.

PDIP melalui, Said Abdullah mengimbau, agar kementerian strategis di kabinet Prabowo-Gibran diberikan kepada sosok profesional.

"Hanya saya minta untuk hal-hal kalau bisa mengimbau, bukan meminta lah ya, kementerian-kementerian yang strategik hendaknya itu bisa diberikan kepada para orang-orang tokoh yang memang profesional," kata Said ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Baca juga: Nama-nama yang Diprediksi jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, akan Diumumkan 21 Oktober

Baca juga: BREAKING NEWS: Hari Ini Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Perdana di IKN dan Groundbreaking Proyek

"Seperti Kementerian Keuangan, Bapenas dan lain-lain karena itu penting," tambahnya.

Lebih jauh, dia mengaku tidak ingin ikut campur terhadap pemerintahan yang akan Prabowo-Gibran.

Menurutnya, hal tersebut adalah hak pregatif presiden.  

"Bahwa urusan kabinet kewenangan sepenuhnya prerogratif presiden. Kami tidak punya pretensi untuk menilai apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden," katanya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto akan mengumumkan kabinetnya pada 21 Oktober 2024, dan sidang kabinet perdana akan dilaksanakan pada 23 Oktober 2024.

“Kemarin dia (Prabowo) bilang, ‘Aku dilantik tanggal 20, 21 aku umumkan kabinet itu, aku lantik, terus sidang kabinet 23’,” ujar Luhut dalam peluncuran buku berjudul “Sea Power Indonesia di Era Indo-Pasifik” karya Laksamana (Purn) Marsetio di Wisma Elang Laut, Jakarta. 

“Begitu sudah sistematiknya Beliau melakukan. Membuat programnya,” kata Luhut.

Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pihaknya masih menghitung berapa jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Baca juga: PKB Akan Umumkan jadi Oposisi atau Koalisi di Kabinet Prabowo-Gibran saat Muktamar Akhir Agustus

Dasco mengatakan, postur kabinet Prabowo-Gibran disesuaikan dengan janji kampanye pada Pilpres 2024.

"Kabinet sampai sekarang kita masih hitung sesuai dengan kebutuhan yang ada, terutama bagaimana mengoptimalkan fungsi kementerian yang disesuaikan dengan janji kampanye Prabowo-Gibran," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Maka dari itu, kata Dasco, berapa jumlah kementerian di era Prabowo-Gibran belum bisa dipastikan. Apalagi, kata dia, jumlah kementerian turut mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.

"Sehingga dalam jumlah itu juga masih belum fix berapa," ucap dia.  

"Nah ini juga tergantung kan nanti ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana pendukung seperti ASN, keuangan, dan gedung, gitu," kata Dasco.  

Gagasan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah kementerian sebaiknya tidak menjadi pembagian konsesi politik buat para kelompok pendukungnya dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 atau hanya ajang mencari keuntungan ekonomi.

Menurut Direktur Eksekutif Indo Strategic Ahmad Khoirul Umam, sebaiknya Prabowo mengutamakan kandidat menteri dari kalangan ahli yang kompeten dan dipercaya publik buat memimpin kementerian, supaya terbentuk kabinet ahli (zaken kabinet).

Jika jumlah kementerian ditambah tanpa mempertimbangkan hal itu, Umam khawatir hanya menjadi ajang perebutan proyek pemerintah.

Baca juga: Jadwal Pelantikan Presiden Wapres Terpilih 2024-2029 dan Pengumuman Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

"Bukan sekadar kemudian menjadi semacam alat 'sapi perah' bagi kekuatan tertentu untuk memanfaatkan pos-pos kementerian yang strategis itu," kata Umam dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa (7/5/2024).

Umam juga menekankan, pemerintahan mendatang harus bisa memastikan garis komando dan koordinasi jika memang setuju menambah jumlah kementerian.

Menurut Umam, penambahan jumlah kementerian jangan malah menambah persoalan ego sektoral dan problem koordinasi antarkementerian.

"Hal ini yang kemudian prinsip-prinsip dasar supaya kemudian zaken kabinet atau kabinet ahli itu bukan sebagai sebuah gimik semata, tapi betul-betul mendapatkan legitimasi yang kuat di mata publik," ucap Umam.

Beredar Draft Susunan Kabinet

Sebuah unggahan disertai foto yang menampilkan draf susunan kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, viral di media sosial.

Unggahan tersebut dimuat oleh akun X (sebelumnya Twitter) @heraloebss pada Selasa (2/7/2024).

Diketahui, pasangan Prabowo-Gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada periode jabatan 2024-2029.

Baca juga: Isi Pertemuan Cak Imin dengan Prabowo, PKB Bantah Ada Transaksi Kursi Menteri di Kabinet

“Beredar Draft susunan Menteri Kabinet Prabowo Gibran 2024 - 2029,” bunyi keterangan dalam unggahan.

Hingga Rabu (3/6/2024), unggahan tersebut sudah dilihat lebih dari 116.800 kali dan mendapatkan 525 likes.

Dalam foto di unggahan itu, tampak sejumlah nama mengisi berbagai posisi menteri dan wakil menteri.

Sejumlah nama yang saat ini sedang menjabat sebagai menteri di kabinet pemerintahan Jokowi pun masuk ke kabinet Prabowo-Gibran.

Salah satu nama tersebut yakni Erick Thohir yang saat ini menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sementara pada daftar susunan kabinet Prabowo, Erick Thohir menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).

Ada juga nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) di dalam susunan kabinet tersebut, yang menduduki kursi Menteri Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sedangkan dalam draf itu, Airlangga Hartanto tetap menjadi Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian.

Baca juga: Pengumuman Kabinet Prabowo-Gibran 21 Oktober 2024 Sekaligus Pelantikan, Rapat Perdana 23 Oktober

 Berikutnya, Silmy Karim yang kini menjabat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Imigrasi Kemenkumham), ditulis menjabat sebagai Menteri Perindustrian (Menperin) pada susunan kabinet Prabowo tersebut.

Selain yang sudah disebutkan, masih banyak nama-nama pejabat atau politisi lain yang disebut menduduki jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sesuai draf susunan kabinet itu.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah susunan kabinet Prabowo-Gibran yang beredar di media sosial tersebut.

“Belum ada susunan resmi kabinet Prabowo-Gibran,” kata Grace saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/7/2024).

Sejauh ini, ia belum mengetahui nama-nama yang sekiranya masuk ke kabinet Prabowo-Gibran.

Dengan begitu, progres pembahasan susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran juga masih belum bisa disampaikan hingga kini.

“Masih cair sekali,” tutur Grace.

Menurut Grace, pengumuman resmi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya akan dilakukan setelah pasangan presiden-wakil presiden terpilih itu dilantik.

Baca juga: PKB Akan Umumkan jadi Oposisi atau Koalisi di Kabinet Prabowo-Gibran saat Muktamar Akhir Agustus

Merujuk Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Prabowo-Gibran akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Terpisah, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi juga menyampaikan hal senada.

Mantan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu menilai, masyarakat tidak perlu menanggapi informasi atau berita yang tidak jelas asal-usulnya.

Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui progres pembahasan susunan kabinet Prabowo sampai mana.

“Itu kewenangan Presiden (Prabowo untuk menentukan nama di kabinet),” ujar Viva saat dihubungi Kompas.com, Rabu.

Senada, mantan Wakil Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Edy Budiyarso mengungkapkan bahwa saat ini nama-nama dalam kabinet pemerintahan Prabowo masih simpang siur.

Oleh karena itu, Edy mengatakan bahwa sebaiknya menunggu pengumuman resminya nanti.

“Nanti jelang Oktober (2024),” ucap dia kepada Kompas.com, Rabu. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PDI-P Imbau Kementerian Strategis Kabinet Prabowo-Gibran Diisi Profesional"