Golkar Bantah Dugaan Kasus Korupsi Jadi Tekanan yang Buat Airlangga Mundur dari Kursi Ketua Umum

Waketum Partai Golkar Adies Kadir mengungkapkan bahwa rapat pleno harus segera dilakukan untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan dengan baik. 

“Jadi di dalam rapat pleno tersebut lah nanti diputuskan, dan kemudian juga menentukan siapa pelaksana tugas yang ditunjuk untuk mengantarkan kegiatan-kegiatan Partai Golkar berikutnya,” kata Adies. 

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, jajaran pengurus bersepakat menargetkan rapat pleno dapat digelar paling lambat 13 Agustus 2024.

“Tentu kami menargetkan dalam dua hari ke depan tanggal 13 Agustus 2024 kita harus segera mengambil langkah-langkah dari DPP Partai Golkar,” kata Ace. 

Menurut Ace, penunjukan pengganti sementara Airlangga harus segera dilakukan untuk memastikan tugas-tugas Ketum Partai Golkar tetap terlaksana, sampai digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) 2024. 

“Di forum pleno tersebut nanti akan ditentukan siapa Plt Ketum Yang akan menjalankan tugas-tugas ketua umum hingga mengantarkannya kepada munas tahun 2024,” kata Ace.

Baca juga: Bukan Meminta-minta, PDIP Beri Saran Soal Sosok Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Siapa Plt Ketum?

Adies menegaskan, seluruh waketum memiliki peluang yang sama untuk menjadi Plt Ketum Partai Golkar. 

Sebab, penunjukan sosok yang akan menjadi Plt Ketum akan dibahas dan diputuskan bersama-sama secara musyawarah dalam rapat pleno. 

"Kalau ditanya siapa yang akan menggantikan, semua wakil-wakil ketua umum mempunyai peluang untuk menggantikan posisi Pak Airlangga sebagai Plt," ujar Adies. 

Selain itu, lanjut Adies, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar tidak secara spesifik menyebutkan siapa sosok yang harus mengisi jabatan Plt Ketum. 

Nantinya, Plt Ketum akan menjabat sampai pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) yang akan menentukan Ketum Partai Golkar definitif periode selanjutnya.

Sementara itu, Doli berpandangan bahwa pengunduran diri Airlangga membuat syarat untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. 

“Jadi sebenarnya dengan pengunduran diri Airlangga, tentu sudah menjadi syarat untuk mencari ketum yang baru melalui forum munas luar biasa,” kata Doli. 

Dia menjelaskan, AD/ART Partai Golkar mengatur bahwa munaslub bisa digelar apabila ketua umum mengalami tiga hal.