Akhirnya Hasto Bongkar Alasan Megawati Ngebet Bertemu Kapolri, Ketum PDIP: Bapak Udah, Insaf Dong!

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali mengungkapkan keinginannya untuk bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Megawati menyoal netralitas Polri di ajang pemilu, maupun lainnya.

Hal ini diungkapkan Megawati saat umumkan calon kepala daerah yang diusung PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Sementara, Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan maksud Megawati ingin bersua Kapolri.

Baca juga: Tak Cocok Ganti Airlangga! Pengamat Bocorkan Isu Bahlil Titipan Istana, Golkar Dikendalikan Jokowi

Menurut Hasto, Presiden Kelima RI ini banyak mendengar informasi adanya penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik.

Hal itu disampaikan Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

"Begitu banyak laporan yang masuk ke Ibu Ketua Umum tentang penyalahgunaan fungsi penegakkan hukum dan itu dipakai secara masif di dalam pemilu yang lalu. 

Sehingga inilah yang kemudian ibu mengingatkan bahwa pemimpin tertinggi Polri harus bertanggung jawab bagi kepentingan bangsa dan negara,"kata Hasto 

"Kepentingan merah putih jangan dipersempit kepada kepentingan-kepentingan sepihak hanya karena ambisi kekuasaan itu. Itu yang diingatkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dan teman-teman pers juga harus berani menyuarakan kebenaran itu," sambungnya. 

Kemudian Hasto mengajak semua pihak agar tidak menutup mata, ketika ada penegak hukum yang seharusnya mengabdi kepada keadilan, lalu sudah bergeser hanya menjadi alat untuk melakukan tekanan-tekanan tertentu.

"Karena Ibu Mega memang dengan prinsip Satyam Eva Jayate, pada awalnya kan melakukan evaluasi, karena beliau menerima masukan dari kader-kader Partai.

Bagaimana dalam Pemilu Presiden yang lalu, dan ini juga dibuktikan oleh dissenting opinion dari tiga Hakim MK bahwa terjadi kecurangan abuse of power dengan menggunakan alat-alat negara, dan juga sumber daya negara," kata Hasto.

Dosen di Universitas Pertahanan RI ini mengingatkan, bahwa Polri merupakan alat negara yang seharusnya netral dan menolak tekanan penguasa untuk mengintimidasi kelompok tertentu. 

Lebih lanjut, juga tidak ingin ada upaya hukum untuk melakukan suatu perubahan-perubahan struktur di dalam partai politik, yang seharusnya berdaulat.

"Ibu Mega ketika memberikan kritik itu, itu adalah untuk kebaikan bangsa dan negara," kata Hasto.

"Dan Ibu menggelorakan semangat juang bagi kita untuk berani meluruskan hal-hal yang tidak benar di dalam praktek-praktek demokrasi kita, tidak perlu takut," sambungnya.

Baca juga: Lengkap! 61 Nama yang Bakal Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Luhut Ungkap Transisi dari Jokowi Lancar

Lantas Sekjen PDIP ini mengingatkan bahwa Megawati pernah menyampaikan apakah penjara mampu menampung seluruh gelora kebenaran, yang disuarakan untuk menjaga demokrasi. 

Menurutnya, suara kedaulatan rakyat akan meledak apabila sekiranya pemerintah bertindak sewenang-wenang karena kepentingan kekuasaan tersebut. 

"Nah, ketika kritik itu kemudian ada media yang menuliskan sepertinya Ibu Ketua Umum melakukan intimidasi.

Itulah yang beliau kemudian memberikan suatu kritik keras karena seharusnya pemberitaan itu ditangkap substansinya dan ditangkap daya manfaatnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Ya, itu yang dapat kami tambahkan," tuturnya. 

Tak hanya itu, Politisi asal Yogyakarta menambahkan, terdapat hal yang mengancam demokrasi pada kontestasi Pilkada Serentak 2024.

"Ada satu wilayah yang karena ada tambang emas lalu mencoba dibuat calon tunggal, dan partai-partai lain mencoba ditutup aksesnya untuk dapat secara bebas mencalonkan itu. 

Sehingga kepentingan Pilkada seringkali bergeser sama dengan kepentingan Pilpres ditumpangi dengan berbagai kepentingan untuk memperebutkan sumber daya negara yang seharusnya bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," kata Hasto. 

"Yang diluruskan oleh Ibu Megawati Soekarnputri tentang watak kekuasaan yang seharusnya untuk rakyat," pungkasnya.

Baca juga: Daftar 25 Anggota DPRD Bontang Periode 2024-2029, Telah Resmi Dilantik

Pernyataan Megawati

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengklarifikasi soal ada pihak menyebut dirinya melakukan intimidasi ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Megawati berujar, jika Intimidasi berarti mengancam secara diam-diam dan sembunyi. 

Tetapi, ia mengaku bicara secara terbuka ingin berbicara dengan Kapolri terkait kondisi yang terjadi belakangan ini.

Hal ini disampaikan Megawati, usai umumkan calon kepala daerah yang diusung PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

“Tolong tulis baik-baik. Ada orang ngomong loh kok saya katanya mengintimidasi Kapolri? 

Ini orang, bukan orang Indonesia kurasa. Masa tidak ngerti orang aturan,” kata Megawati.

Lantas Megawati pun mempertanyakan yang menyebut pernyataannya terkait Kapolri adalah sebagai bentuk intimidasi.

“Kalau intimidasi, saya tidak ngomong di depan umum. Aku pikir, kenapa tidak boleh ketemu Kapolri? 

Kapolrinya mau tidak ketemu? 8sama saya? Sampai hari ini tidak ada surat, ‘Ibu Mega yang terhormat’ ayo kita ngobrol. 

Memangnya nanti saya terus mau ditangkap (dulu) karena mau ketemu Kapolri?” tuturnya. 

Kemudian Presiden Kelima RI ini menjelaskan, sebagai warga negara Indonesia, dirinya tentu memiliki hak bertemu dengan Kapolri.

“Saya warga negara Indonesia, saya yang memisahkan Polri (dengan TNI). 

Betul apa tidak? Jaman (saya menjadi) presiden. 

Terus masa rakyat tidak boleh ketemu sama Kapolri? Kalau saya bilang mau ketemu Kapolri, Kapolrinya kan mestinya buka pintu,” ungkap Megawati.

Baca juga: 3 Hasil Survei Pilkada Kaltim 2024, Persaingan Isran Noor-Hadi Mulyadi vs Rudy Masud-Seno Aji

Dia pun mengingatkan awak media yang hadir untuk tak memutarbalikkan apa yang disampaikannya.

“Karena yang saya terangkan ini adalah perjuangan dan sejarah bangsa Indonesia,” tutur Megawati.

“Sampaikan sana sama Kapolri, masa saya tidak boleh? Kalau orang lain saja boleh, masa saya tidak boleh. 

Karena saya yang memisahkan, terus saya takut? Enggak. Saya orang baik-baik,” kata Megawati.

Megawati kembali menyampaikan bahwa dirinya memang ingin bertemu Kapolri.

“Ibu Megawati Soekarnoputri minta ketemu yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia,” minta Megawati.

Dengan demikian, ia pun menjelaskan alasannya ingin bertemu dengan Kapolri. 

Diantaranya ia menerima berbagai laporan, data, dan fakta mengenai intimidasi serta ketidaknetralan aparat. 

Baik terkait ajang politik, maupun terkait dengan proses penegakan hukum. 

Megawati mengaku dirinya sangat terusik dengan keadaan tersebut. 

Ia merasa hal-hal demikian perlu diingatkan kepada pemimpin tertinggi di Kepolisian, mengingat hal itu tak sejalan dengan tujuan proses reformasi di tubuh Polri, yang banyak dimulai ketika dirinya menjadi presiden.

Misalnya kata Megawati, dirinya menerima laporan soal proses intimidasi yang diterima banyak pihak.

Intimidasi itu kata dia, dilakukan lewat aparat dengan kaitan pihak penguasa. 

Ketika didalami, disebut intimidasi itu karena ‘ada perintah dari atas’.

“Masa diintimidasi hanya karena ada perintah dari atas. Atasnya mana? ‘Yang pasti bu ada perintah dari atas’. 

Gile apa tidak ? Gile apa tidak? Gile dong. 

Lah kok tidak mau bilang dari si ini, si ono, si ini, perintah ya dari atas,” tutur Megawati.

Baca juga: Hasil Survei Pilkada Jatim 2024, Khofifah Vs Risma Siapa Pemilik Elektabilitas Terkuat?

Maka itulah, Megawati pun bicara berkali-kali meminta waktu untuk bertemu dengan kapolri saat ini.

“Ntar diundang apa tidak, tidak tahu. Entar tahu-tahu perwakilan (kapolri yang menemui). 

Lihat saja nanti. (Tapi) Saya hanya mau ngomong kok (ke Kapolri), bapak udah, insaf dong. Masa sih wargaku itu (diintimidasi padahal) warga Indonesia juga,” imbuhnya. (*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Megawati Ingin Temui Kapolri, PDIP: Banyak Informasi Hukum Disalahgunakan untuk Kepentingan Politik, https: