HUT Kemerdekaan RI
13 Narapidana Korupsi di Lapas Kelas IIA Bontang Raih Remisi HUT ke 79 RI
Remisi Hari Kemerdekaan ke 79 Republik Indonesia para narapidana yang huni Lapas Kelas IIA Kota Bontang mendapatkan remisi
Penulis: Mohammad Zein Rahmatullah | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Remisi Hari Kemerdekaan ke 79 Republik Indonesia para narapidana yang huni Lapas Kelas IIA Kota Bontang mendapatkan remisi.
Informasi yang diperoleh TribunKaltim.co, terungkap ada 1.311 warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang mendapat jatah remisi HUT RI.
Sebanyak 13 orang di antaranya adalah narapidana kasus tindak pidana korupsi.
Kepala Lapas Kelas IIA Bontang Suranto melalui Kasi Binadik Riza Mardani mengatakan, pemberian remisi adalah pengurangan masa tahanan adalah hak WBP dengan ketentuan tertentu yang telah diatur di dalam undang-undang.
Baca juga: Cerita Narapidana di Balikpapan 4 Kali Dipenjara, Kini Insaf hingga Minta Sarung ke Kepala Rutan
Ia menjelaskan ada kategori remisi yang diberikan, pertama remisi khusus 1 dengan jumlah 1.270 WBP, kemudian remisi khusus 2 berjumlah 31 WBP.
Remisi khusus 1 diartikan pengurangan masa tahanan narapidana yang telah menjalani hukuman minimal 6 bulan dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
Sementara remisi khusus 2 adalah pemotongan masa kurungan yang menyatakan WBP bisa langsung bebas dengan syarat tertentu.
Dijelaskan Riza, narapidana yang paling banyak mendapatkan remisi adalah kasus narkotika dengan jumlah 912 orang.
Kemudian disusul kasus perlindungan anak 171 orang, pencurian 92 orang dan pembunuhan sebanyak 37 orang.
Baca juga: 774 Narapidana Lapas Tenggarong Kukar Sumbang Suara untuk Prabowo-Gibran di Pilpres 2024
Sisanya terbagi kebeberapa perkara misalnya korupsi, penggelapan, penganiayaan dan lain-lain.
"Kasus korupsi atau tipikor ada 13 narapidana," ujarnya saat dihubungi TribunKaltim.co, Jumat (16/8/2024).
Mayoritas dapat potongan masa tahanan sebanyak 3 bulan untuk total 553 WBP.
Kemudian, 1 bulan sebanyak 161 WBP, untuk potongan tahanan 2 bulan 138 WBP, untuk yang potongan 4 bulan 302 WBP, untuk yang 5 bulan 127 WBP, dan 6 bulan sebanyak 30 WBP.
"Jadi bervariasi sesuai dengan putusan Kemenkumham. Karena kita mengusulkan ke sana," pungkasnya.
2 Kategori Remisi Kemerdekaan
Sebanyak 1.311 warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Kota Bontang mendapat remisi hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 79. 31 narapidana diantaranya dinyatakan bebas bersyarat.
Kepala Lapas Kelas IIA Bontang, Suranto melalui Kasi Binadik Riza Mardani mengatakan, pengurangan masa tahanan adalah hak WBP dengan ketentuan tertentu yang telah diatur di dalam undang-undang.
Menurut Riza ada dua kategori pada remisi kemerdekaan, pertama remisi khusus 1 (RK-1) sebanyak 1.270 WBP dan remisi khusus 2 (RK-2) 41 WBP.
Remisi khusus diartikan pengurangan masa tahanan narapidana yang telah menjalani hukuman minimal 6 bulan dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dalam hal bertepatan dengan hari kemerdekaan.
Baca juga: 6 Susunan Acara Malam Syukuran HUT ke 79 RI di Mahakam Ulu, Ada Suguhan Tarian dan Nyanyian
"Total ada 1.311 WBP yang diberikan remisi. Masa pengurangan masa tahanan beragam. Ada yang 1 bulan sampai yang tertinggi pengurangan masa tahanan 6 bulan," kata Riza saat dihubungi Tribunkaltim.co, Jumat (16/8/2024).
Diterangakan Riza dari 1.311 yang mendapatkan remisi, 31 narapidana diantaranya bisa langsung bebas bersyarat.
"Dari 31 WBP yang dinyatakan bebas ini hanya 25 orang bisa langsung keluar, sementara 16 orang lainnya masih menjalani hukuman penganti biaya subsider karena tidak mampu membayar," terangnya.
Lebih lanjut, Riza menjelaskan narapidana kasus narkotika yang paling banyak mendapatkan remisi, jumlahnya 912 orang.
Baca juga: Resmi Dibuka, Intip Kemeriahan Expo IKN 2024 Sambut HUT Kemerdekaan RI ke-79
Kemudian 171 orang kasus perlindungan anak dan 92 orang kasus pencurian.
Sisanya terbagi kebeberapa perkara misalnya korupsi, penggelapan, penganiayaan dan lain-lain.
"Khusus korupsi atau tipikor ada 13 orang," ungkapnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.