Berita Nasional Terkini
Dasco Gerindra Bocorkan soal Arinal Djunaidi Dapat Tugas Khusus di Luar Kabinet Prabowo-Gibran
Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, belum bisa membocorkan susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Lantas, apa alasan Nasdem, PPP, dan Perindo mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran?
Alasan Nasdem dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengatakan, partainya memutuskan mendukung Prabowo-Gibran karena memiliki kepentingan dan tekad menyukseskan pemerintahan.
Ia berharap, bergabungnya Nasdem ke jajaran pendukung Prabowo-Gibran tidak menjadi beban dan dapat meringankan tugas pemerintah.
“Saya juga mengatakan mudah-mudahan Nasdem bukan sebagai faktor yang menambah beban.
Insya Allah mudah-mudahan dia bagian daripada yang meringankan beban yang ada,” katanya dikutip dari Kompas.com, Kamis.
Setelah bertemu Prabowo, Paloh juga menyatakan, ia mempunyai kesamaan dengan Prabowo untuk pembangunan bangsa ke depan.
"Semuanya mempunyai tekad dan pikiran yang sama bagaimana proses dan progres perjalanan kehidupan kebangsaan kita ini harus terus bergerak secara dinamis, agar upaya dan harapan bersama untuk mengantarkan kehidupan kesatuan masyarakat agar semakin bisa kita capai,” jelas Paloh dilansir dari Kompas.com, Kamis.
“Harapan-harapan kita agar progres berjalan ini tidak boleh terhenti karena keangkuhan ketidakpahaman betapa pentingnya persatuan itu sebagai salah satu kekuatan utama untuk mengorganisir perjalanan kehidupan kebangsaan kita.
Saya pikir itu tidak berlebihan,” jelasnya.
Prabowo pun menyambut dukungan Nasdem dengan tangan terbuka.
Ia menyampaikan, dirinya dan Nasdem akan mengabdi untuk bangsa dan negara.
Alasan PPP dukung pemerintahan Prabowo-Gibran
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan, partainya menilai Prabowo dapat menjalankan semua program-program kerja yang hari ini telah ditunggu-tunggu dan mampu mempercepat kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Kami telah memiliki komitmen dengan Partai Gerindra yaitu menjalin kerja sama di Pilkada, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan ini telah berjalan sejak proses-proses pencalonan Pilkada itu dilakukan,” ungkap Mardiono dikutip dari Kompas.com, Kamis.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.