Berita Kutim Terkini

Bawaslu Kutim Sosialisasi Pentingnya Netralitas ASN, TNI dan Polri di Pilkada 2024

Salah satunya netralitas ASN, TNI dan Polri yang perlu diantisipasi serta diawasi oleh berbagai elemen masyarakat

Penulis: Nurila Firdaus | Editor: Nur Pratama
HO Bawaslu Kutim
Sosialisasi Bawaslu Kutim soal netralitas ASN,TNI dan Polri. 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kutai Timur melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri selama tahapan Pilkada serentak 2024.

Tahapan Pilkada serentak 2024 telah dimulai sejak beberapa waktu lalu, sehingga Bawaslu Kutim menggencarkan potensi-potensi pelanggaran atau sengketa yang akan terjadi selama tahapan.

Salah satunya netralitas ASN, TNI dan Polri yang perlu diantisipasi serta diawasi oleh berbagai elemen masyarakat.

"Netralitas ASN, TNI/Polri di Bawaslu lebih kepada aksi keterlibatan mereka dalam proses tahapan di Pilkada serentak 2024 ini," ucap Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kutim, Maya Sari, Senin (19/8/2024).

Baca juga: 100 Ribu Pekerja Rentan di Kutim Dijamin BPJS Ketenagakerjaan dari Pemerintah

Pasalnya, perbedaan ASN, TNI dan Polri ada pada hak pilihnya. Dimana, TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih kecuali keluarganya.

Sedangkan ASN, masih memiliki hak pilih yang dapat disalurkan pada saat masa pencoblosan nanti.

Akan tetapi ketiganya harus memiliki sikap netral terhadap pasangan calon (paslon), yang terbagi menjadi 2, terlibat aktif dan pasif.

"Sebagai contoh untuk ASN yang terlibat aktif, pada saat masa kampanye ternyata ASN yang bersangkutan dalam sebuah postingan di media sosial ikut like atau komen dalam bentuk dukungan paslon dan mengajak untuk memilih paslon," jelas Maya.

Selain itu, juga ia memberikan contoh misalnya menggunakan atribut atau seragam paslon saat masa kampanye, atau berfoto dengan menunjukkan pose lambang paslon.

Itulah hal-hal yang melanggar netralitas ASN, TNI dan Polri.

Tak hanya itu, sebagai bentuk pencegahan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri di tingkat desa, pihaknya telah mengedarkan imbauan-imbaun ke tingkat bawah.

"Pada Pemilu 2024 kemarin di Kutai Timur nihil akan pelanggaran netralitas ASN, harapannya di Pilkada nanti juga sama, karena sosialisasi telah kami lakukan," pungkasnya.(*)

 

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved