Kepala Badan Gizi Nasional: Program Makan Bergizi Gratis Kabinet Prabowo-Gibran Mulai 2 Januari 2025

TRIBUNKALTIM.CO - Program Makan Bergizi Gratis di kabinet Prabowo-Gibran akan dimulai pada 2 Januari 2024 mendatang.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional dibentuk setelah Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Beleid itu diundangkan pada 15 Agustus 2024. 

Kemudian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. 

 Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan, tugasnya saat ini adalah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan prosedur persiapan makan bergizi untuk anak sekolah, anak santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Baca juga: Reshuffle Kabinet! Daftar Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan Lembaga yang Resmi Dilantik Jokowi

Setelah ini, Dadan mengatakan akan ada pengangkatan pejabat tinggi pratama, irjen, sestama, dan deputi. 

Kemudian akan menyusun susunan organisasi dan tata kerja (SOTK), menyusun seluruh peraturan badan, seluruh peraturan yang terkait dengan program dan pelaksanaan program yang terkait dengan APBN. 

Dia berharap minggu pertama Desember 2024 sudah menerima daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

"2 Januari (2025) kita langsung laksanakan program makan bergizi seluruh Indonesia," ujar Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8).

Lebih lanjut Dadan menyampaikan anggaran operasional Badan Gizi Nasional termasuk di dalam anggaran Rp 71 triliun yang dialokasikan pemerintah pada tahun 2025. 

Adapun mekanisme pelaksanaan termasuk berapa anggaran per porsinya akan diumumkan pada kesempatan berikutnya.

Yang jelas, kata Dadan, program ini akan menggandeng UMKM lokal, koperasi, Bumdes, dan lainnya.

"Target kita kan sesuai dengan dokumen visi misi kita 82,9 juta (penerima manfaat) meskipun nanti mungkin dilakukannya bertahap, sehingga kita akan dapatkan lesson learned untuk pelaksanaan tersebut sehingga akan berjalan dengan smooth," jelas Dadan. 

Dihubungi secara terpisah, Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, simpul koordinasi yang banyak kerap kali akan memperlambat proses pemerintah dalam mengeksekusi suatu program terutama di masa lampau. 

Apalagi jika berbicara masalah keterbatasan ruang anggaran fiskal yang sebenarnya masih bisa dialokasikan ke anggaran lain.