Kepala Badan Gizi Nasional: Program Makan Bergizi Gratis Kabinet Prabowo-Gibran Mulai 2 Januari 2025

Terlepas dari itu, karena sudah dibentuk, Yusuf menilai, Badan Gizi Nasional punya tanggung jawab untuk merancang bentuk pilloting jika program ini akan dilakukan piloting. 

Rancangan ini termasuk daerah yang akan dipilih/atau dilanjutkan untuk dipilih. 

"Pembentukan (Badan Gizi Nasional) berpotensi menambah simpul koordinasi dalam program pemerintah," ujar Yusuf.

Selain itu, rancang dari proses monitoring dan evaluasi program ini juga perlu menjadi tugas pokok fungsi awal dari badan ini. Karena program makan bergizi memiliki cakupan besar.

Sehingga evaluasi rutin program makan bergizi gratis perlu dilakukan oleh badan ini.

Antara lain mengevaluasi apakah nutrisi/gizi yang diberikan sudah sesuai dgn rancang awal gizi yang diberikan. 

Termasuk di dalamnya bagaimana menghadapi unintended consequences dari program yaitu meningkatnya impor bahan pangan di tahap awal program. 

"Serta yang tidak kalah penting apakah program bisa memberikan efek luberan ke UMKM dan sektor pertanian seperti yang diharapkan," ucap Yusuf.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mengatakan, jika pembiayaan operasional Badan Gizi Nasional diambilkan dari anggaran Rp 71 triliun, berarti yang akan sampai ke penerima manfaat jadi sangat kecil. 

Belum lagi kebutuhan rapat-rapat, perjalanan dinas, gaji pegawai, menyusun program kerja, dan hal lain yang pasti menyedot anggaran besar. 

"Dengan adanya kelembagaan baru, berarti dibutuhkan belanja manajemen dan administrasi perkantoran yang tidak kecil," ujar Misbah. 

Misbah meminta publik memantau efektivitas pembentukan Badan Gizi Nasional ini seperti apa. 

Ia menilai pembentukan Badan Gizi Nasional kurang tepat, karena akan menutup semangat multiplyer efect dari program makan bergizi gratis. Baik itu, dampak kesehatan, pendidikan, UMKM, pertanian, dari program bergizi gratis. 

"Sebuah Badan, biasanya akan sulit untuk menggerakkan kementerian untuk turut terlibat atau dikomandoi sebuah Badan," ucap Misbah.

Inilah daftar menteri, wakil menteri, dan kepala badan lembaga yang resmi dilantik.