Berita Balikpapan Terkini

Proyek Pengendalian Banjir di Balikpapan Belum Tuntas, Bakal Dilakukan Pengerjaan Secara Bertahap

DPRD Balikpapan menilai anggaran yang telah digelontorkan dalam proyek penanganan banjir belum mampu menyelesaikan masalah secara tuntas

Penulis: Ary Nindita Intan R S | Editor: Nur Pratama
TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Banjir setinggi 1 meter yang melanda kawasan Balikpapan Selatan pada Jumat (9/8/2024). 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Penyelesaian persoalan banjir di Balikpapan yang belum maksimal terus menjadi sorotan legislatif.

Khususnya dalam pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Walikota Balikpapan atas rancangan perubahan APBD 2024.

Hampir seluruh fraksi menyampaikan sorotan yang sama atas kinerja pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan.

Antara lain seputar penanganan banjir, pendidikan, dan kesehatan. Pasalnya, tiga isu tersebut menjadi program prioritas Walikota Balikpapan.

DPRD Balikpapan menilai anggaran yang telah digelontorkan dalam proyek penanganan banjir belum mampu menyelesaikan masalah secara tuntas.

Baca juga: Jenis Pemeriksaan Kesehatan Para Bakal Calon Pilkada PPU 2024, Pilih RS di Balikpapan

Misalnya titik banjir yang kerap terjadi di Jalan MT Haryono maupun di titik sudut lainnya wilayah kota Balikpapan.

Menanggapi demikian, Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Balikpapan Muhaimin mengatakan, sesuai pernyataan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) proyek pengendalian banjir belum selesai seluruhnya.

Apalagi, jika berbicara daerah aliran sungai (DAS) Ampal, yakni perlu penanganan dari hulu sampai hilir. 

"Sementara kegiatan saat ini baru salah satu dari beberapa kegiatan yang harus dilakukan," imbuh Muhaimin.

Dalam artian, semua cara penanganan banjir ini terus berproses dan berprogres. Pengendalian banjir bukan hanya merujuk sisi proyek perbaikan DAS Ampal. Melainkan butuh pekerjaan dari hulu ke hilir.

"Termasuk ada pintu air yang berada di Hotel Zurich. Sehingga pengendalian banjir masih bertahap, dan ada yang baru dilakukan tahun depan," tandasnya. 

Kemudian upaya lainnya, ialah dengan memaksimalkan pengendalian bendali atau bozem.

Diakui Muhaimin, hal tersebut masih kurang optimal. Ia mendorong agar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bisa bersinergi dalam hal penanganan banjir. Baik dari DPU, Disperkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

Sehingga, kata Muhaimin, pekerjaan sama-sama dilakukan dari hulu ke hilir.

"Ada pekerjaan drainase, bozem, dan lainnya. Setiap program berlanjut ke masing-masing OPD teknis," pungkasnya.(*)

 

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved