Upaya Mewujudkan Bendung Gerak Telake di Penajam Paser Utara, Atasi Banjir hingga Buat Petani

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyambut baik rencana pemerintah pusat mewujudkan bendung gerak Telake di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. 

Keberadaan bendung ini tidak hanya menjamin ketersediaan air untuk petani di Kecamatan Babulu, tetapi juga solusi mengatasi banjir di wilayah tersebut.

Petani di Babulu saat ini hanya mengandalkan tadah hujan, sehingga membatasi masa panen mereka.

Selain itu, banjir juga terus terjadi setiap memasuki musim hujan, dan merendam luasan lahan pertanian masyarakat Babulu.

Baca juga: Proyek DAS Ampal Balikpapan Disoal, Jalan MT Haryono hingga Gang Beller Masih Banjir, Respons PU

Asisten I Pemkab PPU Nicko Herlambang mengatakan bahwa, realisasi bendung gerak Telake merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat kepada PPU.

Hal itu juga akan memudahkan Penajam Paser Utara menjadi penyedia atau lumbung pangan bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

"Konsen pemerintah terhadap pembangunan bendung dan menjadikannya prioritas itu adalah salah satu bentuk dukungan," ungkapnya kepada TribunKaltim.co pada Jumat (23/8/2024).

Nicko menjelaskan bahwa sejatinya tahapan pembangunan bendung gerak Telake sudah dilakukan sebelumnya.

Terutama pada proses sosialiasi dan pembebasan lahan. Tetapi saat akan melakukan pembayaran ganti rugi lahan, rencana pembangunan malah terhenti.

Baca juga: Penuhi Kebutuhan Air untuk Pertanian di PPU, Menteri PUPR Segera Realisasikan Bendungan Telake

"Kemarin proses pembebasan sudah selesai tinggal pembayaran aja tapi kan karena ada kendala jadi tidak dilanjut," jelasnya.

Pemerintah daerah siap berbagi porsi tanggung jawab, dalam menyelesaikan pembangunan bendung Telake, Penajam Paser Utara. 

Kata Nicko, nantinya diperkirakan ada campur tangan dari pemerintah Provinsi Kaltim untuk mempercepat penyelesaian pembangunannya.

Termasuk di dalamnya pembagian item pekerjaan, misalnya pemerintah daerah membangun akses jalannya, dan pemerintah provinsi membangun irigasi tersier maupun sekunder, atau sebaliknya.

"Intinya kami siap mendukung, terutama juga terkait dengan pembebasan lahan itukan peran pemerintah daerah disitu cukup besar," pungkasnya. (*)