Bawaslu Mahulu Soroti Masih Maraknya Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Komisioner Bawaslu Mahakam Ulu (Mahulu), Leonder Awang Ajat, mengungkapkan keprihatinannya atas masih kuatnya pengaruh politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah Mahulu.

Meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik politik uang masih kerap terjadi. 

“Kami tidak bisa langsung menilai apakah suatu daerah berpotensi atau tidak terjadi politik uang, karena semuanya tergantung pada situasi di lapangan,” ungkapnya pada Senin (2/9/2024).

Ia menjelaskan bahwa praktik politik uang hanya bisa berlangsung jika ada permintaan dari masyarakat. 

Baca juga: Bawaslu Mahulu Apresiasi Komitmen 3 Paslon untuk Menolak Politik Uang

“Jika masyarakat kita memiliki pemahaman politik yang baik dan mengerti dampak negatif dari politik uang, maka usaha dari calon atau tim sukses untuk menyuap tidak akan berhasil,” jelasnya.

Leonder juga mengakui bahwa sekitar 60 persen pemilih di Mahulu masih menjadi target dari politik tradisional, yang dipengaruhi oleh pemahaman yang kurang terkait konsekuensi buruk dari menerima uang dari calon atau tim kampanye.

“Kampanye moral seperti ‘ambil uangnya, jangan pilih orangnya’ tidak efektif di sini karena tradisi kita masih kuat. Banyak pemilih merasa memiliki kewajiban moral untuk memilih calon tersebut setelah menerima uang,” tambahnya.

Ia juga mencatat bahwa dalam beberapa sosialisasi, ada warga yang berpendapat bahwa tanpa uang dari calon, suasana pemilu terasa sepi. 

Beberapa bahkan mengatakan mereka membutuhkan uang tersebut untuk mengganti biaya, misalnya untuk bahan bakar saat pulang dari ladang.

Ia menekankan bahwa kondisi di lapangan sangat bervariasi di Mahulu, faktor ekonomi dan tradisi masih sangat mempengaruhi perilaku pemilih. 

“Praktik politik uang masih ada karena sebagian besar pemilih masih menginginkannya,” ujarnya.

Bawaslu Mahulu akan terus berupaya meningkatkan kesadaran politik di masyarakat agar mereka lebih memahami pentingnya memilih berdasarkan program dan integritas calon, bukan karena imbalan uang. 

Diharapkan, upaya ini dapat mengurangi praktik politik uang di masa yang akan datang. (*)