Sosialisasi Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023 di Mahulu, Pemkab Harus Perketat Pengawasan Konstruksi

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur menggelar sosialisasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan dalam fungsi pengawasan penyelenggaraan konstruksi di wilayah tersebut. 

Acara ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Mahulu, lantai tiga, dan dihadiri oleh berbagai pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan proyek konstruksi.

Dalam sambutannya, Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, yang diwakili oleh Kepala Dinas PUPR Mahulu, Didik Subagya, menekankan pentingnya sosialisasi ini dalam mendukung pengawasan yang lebih terstruktur dan efektif terhadap proyek-proyek konstruksi di daerah.

"Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 ini merupakan salah satu langkah penting dalam upaya kita untuk memperkuat pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah," ujarnya. 

Ia menambahkan bahwa pengawasan yang baik dan tepat waktu akan memastikan bahwa setiap proyek konstruksi memenuhi standar yang telah ditetapkan, aman, efisien, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Baca juga: Pemkab Mahulu Adakan Bimbingan Teknis Bagi Tenaga Pengelola Perpustakaan

Baca juga: Bawaslu Mahulu Soroti Masih Maraknya Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah

Ia juga menyoroti peran penting pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sebagai pengawal utama dalam proses pengawasan ini. 

Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 disebutnya sebagai panduan komprehensif yang mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan di lapangan, hingga pelaporan hasil pengawasan.

"Dengan adanya panduan ini, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan meminimalisir risiko serta permasalahan yang mungkin muncul selama proses pembangunan," jelasnya.

Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah berharap agar seluruh aparat yang bertanggung jawab atas pengawasan proyek konstruksi dapat menyamakan persepsi dan bersama-sama mengimplementasikan peraturan ini dengan sebaik-baiknya. 

Tujuannya adalah untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mahulu.

Selain itu, Ia mengingatkan pentingnya mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dalam setiap proyek konstruksi. Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial.

Baca juga: Bakal Calon Bupati Novita Bulan Ajak Politik Damai di Pilkada Mahulu 2024

Acara sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi awal dari peningkatan efektivitas pengawasan di lapangan, sehingga setiap proyek yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan standar dan harapan masyarakat. (*)