Pastikan Kualitas Pembangunan di Mahulu, Dinas PUPR Kaltim Tekankan Pentingnya Pengawasan Konstruksi

 TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, Sri Rejeki menekankan pentingnya pelaksanaan pengawasan konstruksi, sebagai upaya untuk memastikan kualitas pembangunan di daerah.

Dalam sosialisasi yang digelar di Mahulu, Sri Rejeki mengungkapkan, pengawasan merupakan amanah undang-undang dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023.

"Kukar dan Kubar sudah menyampaikan, yang lain masih dalam proses. Tapi ini adalah amanah undang-undang dan permen. Maka dari itu, meskipun ada rasa ragu atau kekhawatiran, pelaksanaannya harus dilakukan," ujarnya saat ditemui di Balai Adat Kampung Ujoh Bilang, Rabu (4/9/2024).

Ia menegaskan bahwa pengawasan konstruksi bukan sekadar keinginan bupati atau kepala Dinas PU, melainkan mandat dari Menteri PUPR yang merupakan perpanjangan tangan dari undang-undang.

Baca juga: Program Penanganan Banjir di Samarinda, Dinas PUPR Kaltim Fokus Normalisasi 3 Sungai Besar

Ia juga menyoroti bahwa pengawasan ini bukan untuk memeriksa atau mengaudit secara ketat, melainkan untuk memastikan bahwa setiap proyek konstruksi berjalan dengan baik dan sesuai standar. 

"Kita bukan auditor, kita hanya memastikan proyek tetap berjalan sesuai dengan aturan. Tidak boleh galak atau jahat, tapi tetap ada sanksi denda jika ada pelanggaran," jelasnya.

Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Permen PUPR yang mengatur sanksi bagi pelanggar.

Pengawasan ini melibatkan pemantauan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pelaksana pengawasan di lapangan. 

"Banyak bangunan yang mangkrak, dan ini menjadi salah satu fokus pengawasan. Kita perlu memastikan kenapa bangunan tidak berfungsi, apakah karena perizinannya atau ada faktor lain," tambahnya.

Baca juga: Temuan Truk Batu Bara Lintasi Jalan Umum Provinsi, Dinas PUPR Kaltim Janji Cek Kerusakan

Ia berharap dengan pengawasan yang lebih intensif, kualitas konstruksi di Kalimantan Timur dapat ditingkatkan dan masalah-masalah seperti bangunan mangkrak atau infrastruktur yang cepat rusak dapat diminimalisasi. 

"Melalui pengawasan ini, kita bisa memastikan konstruksi yang berkualitas, karena semua pihak yang terlibat, mulai dari BUJK hingga pengawas, diawasi secara ketat," pungkasnya.

Ia juga mengapresiasi langkah Kabupaten Mahulu yang telah cepat melaksanakan sosialisasi terkait pengawasan ini, menyusul beberapa kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. 

"Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pembangunan di Mahulu dan daerah lainnya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan," ucapnya. (*)