Kontraktor Proyek Teras Samarinda sudah 2 Kali Abaikan Disnaker, Viral Upah Pekerja Belum Dibayar

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Polemik mengenai belum dibayarnya upah para pekerja proyek Teras Samarinda semakin berbuntut panjang. 

Meski Disnaker Kota Samarinda telah berupaya memfasilitasi penyelesaian masalah ini, namun pihak kontraktor Proyek Teras Samarinda terkesan abai dan tidak kooperatif.

Kasus upah pekerja proyek Teras Samarinda ini sempat viral di medsos setelah sebuah unggahan anonim muncul di medsos.

Kasus upah pekerja proyek Teras Samarinda yang belum dibayar inipun kemudian menjadi perhatian publik. 

Baca juga: Disnaker Panggil Istri Pekerja Proyek Teras Samarinda yang Lapor Upah Suami Belum Dibayarkan

Baca juga: Viral di Medsos, Upah Pekerja Proyek Teras Samarinda Belum Dibayar, Respons Walikota Andi Harun

Baca juga: BREAKING NEWS: Pagar Seng Teras Samarinda Dibuka, Warga Sudah Boleh Masuk

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Disnaker Samarinda telah melayangkan surat panggilan sebanyak dua kali kepada pihak kontraktor proyek Teras Samarinda.

Namun, hingga saat ini pihak kontraktor proyek Teras Samarinda ini belum juga memenuhi panggilan tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, Wahyono, melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial, M Reza Fahlevi, menyatakan saat ini pihaknya tengah merumuskan hasil yang akan ditindaklanjuti dari pertemuan pagi tadi, Jumat (6/9/2024). 

Reza mengakui merasa ragu akan adanya kejelasan dari pihak kontraktor, mengingat perusahaan tersebut berada di luar Kalimantan Timur, tepatnya berada di Jakarta.

"Kemungkinan kami langsung buatkan anjuran, ini lagi proses sebenarnya.

Insha Allah secepatnya disegerakan anjurannya," ungkap Reza saat dikonfirmasi TribunKaltim.

Berdasarkan penjelasannya, setidaknya saat ini terdapat tiga laporan resmi yang pihaknya terima.

Kasus ini pun pihaknya percepat, lantaran Walikota Samarinda Andi Harun telah menginstruksikan agar duduk perkara ini dapat segera terurai.

"Laporan yang ada ini memang ada tiga pekerja, dan pekerja lain yang nasibnya sama akan kami proses di tahap kedua.

Dan nantinya perusahaan wajib membayar," ujarnya.

Baca juga: Teras Samarinda Bakal Dibuka Besok, Siap Jadi Destinasi Wisata Baru di Kaltim

Sementara itu, para pekerja yang merasa dirugikan dengan kondisi ini terus mendesak agar hak-hak mereka segera dipenuhi.

Tunggakan upah yang telah berlangsung selama beberapa bulan membuat kehidupan mereka semakin sulit.

Hal ini diakui istri dari salah satu pekerja yang melapor melalui Kuasa Hukumnya, Sudirman.

"Jumlah karyawan dari keterangan client ada sekitar 80 an, pekerja.

Namun menurut pengakuan client saya saat ini gaji suaminya tidak dibayarkan sejak bulan April hingga saat ini," katanya.

Sebelumnya, kasus pekerja proyek Teras Samarinda yang belum dibayarkan upahnya ini menjadi viral di medsos setelah unggahan anonim yang diduga dari istri salah satu pekerja.

Hari ini, Jumat (6/9/2024), istri pekerja proyek Teras Samarinda yang mengadukan masalah tersebut memenuhi panggilan Disnaker Kota Samarinda didampingi oleh Sudirman selaku Kuasa Hukum dan Rina Zaitun, Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur.

Sudirman, Kuasa Hukum istri pekerja proyek Teras Samarinda yang belum menerima pembayaran, menjelaskan persoalan ini bermula dari pengaduan istri pekerja kepada Lembaga TRC PPA Kaltim beberapa minggu lalu. 

"Ternyata mereka memang memiliki kasus dengan perusahaan/kontraktor yang memperkerjakan mereka di proyek pembangunan Teras Samarinda," ujarnya.

Setelah pengaduan tersebut, korban kemudian memposting keluhan lewat media sosial yang akhirnya menyebar luas.

Baca juga: Teras Samarinda Bakal Diisi Tenant UMKM, Pendaftaran lewat Platform Digital

Sudirman menambahkan, pihaknya mendampingi kliennya dalam pertemuan hari ini untuk menindaklanjuti laporan yang sudah disampaikan ke Disnaker sejak Juli. 

Namun, hingga saat ini, kontraktor terkait belum juga memenuhi panggilan dari Disnaker, meskipun sudah dipanggil dua kali.

"Kami sebenarnya dijadwalkan menghadiri pemanggilan pada 10 September mendatang, tetapi karena masalah ini sudah menjadi perhatian Pak Wali, kami diminta hadir lebih awal dan bertemu langsung dengan pihak Disnaker," ungkap Sudirman.

Disnaker Kota Samarinda, lanjut Sudirman, telah berupaya melakukan tindakan sesuai dengan tupoksi mereka, dan diharapkan akan mengeluarkan anjuran terkait kasus ini.

Sudirman berharap, setelah ada anjuran dari Disnaker, pihaknya bisa bertemu langsung dengan Walikota Samarinda.

Selain itu, Sudirman menyebutkan bahwa beberapa pekerja telah kembali ke daerah asal mereka di Pulau Jawa, bahkan ada yang berjalan kaki dari Samarinda ke Balikpapan.

Sementara itu, video para pekerja yang berjalan kaki saat pulang juga telah diserahkan kepada pihak terkait sebagai bukti kesulitan yang mereka alami. 

"Kami sudah menerima laporan dari mereka, dan Disnaker meminta data-data mereka agar bisa segera diproses untuk pengeluaran anjuran," tutupnya.

Respons Walikota

Sebelumnya, Walikota Samarinda, Andi Harun, memastikan pihaknya akan menelusuri kebenaran informasi tersebut, meskipun Pemkot secara langsung tidak terlibat dalam masalah tersebut.

Baca juga: Warga Samarinda Antusias, Mengabdikan Momen di Teras Samarinda Sambil Olahraga

Walikota Samarinda Andi Harun menegaskan semua pekerja harus menerima hak-haknya secara penuh.

"Saya mendapat keterangan sementara, diduga yang memposting itu adalah istri dari suami yang diduga bekerja di Teras Samarinda," ujar Andi Harun.

Andi Harun juga menegaskan bahwa, berdasarkan informasi yang diperoleh dari kontraktor kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), ada indikasi pekerja di proyek tersebut tidak bekerja dengan disiplin. 

Namun, Andi Harun menekankan pentingnya tetap memperhatikan hak-hak para pekerja. 

"Apapun itu, walaupun tidak disiplin, tetap ada hari kerja. Jadi, saya minta tetap diperhatikan," ungkapnya.

Menurutnya, persoalan ini merupakan masalah kontraktual antara pemerintah dengan penyedia jasa (kontraktor), sehingga pemerintah tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan para pekerja di kontraktor. 

"Yang bertanggung jawab penuh jika memang ada pekerja dari kontraktor yang belum terpenuhi hak-haknya adalah kontraktor.

Namun, Pemerintah tetap menaruh perhatian serius," tegasnya.

Untuk itu, Andi Harun sudah meminta kepada Dinas PUPR, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dan Asisten II untuk berkoordinasi dalam menangani isu ini.

Di samping itu, Andi Harun menyesalkan bahwa postingan yang menjadi sumber keluhan tersebut telah dihapus. 

"Padahal jika masih ada, itu bisa menjadi informasi yang bagus untuk pemerintah.

Opini tersebut sebaiknya diklarifikasi agar menjadi terang.

Pemerintah akan hadir kok, apalagi kalau dia warga Samarinda," jelasnya.

Lebih lanjut, Andi Harun menegaskan bahwa semua pekerja, sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, harus menerima hak-haknya secara penuh.

Ia memastikan bahwa Disnaker akan menindaklanjuti masalah ini dan meminta kontraktor untuk memenuhi kewajibannya terhadap para pekerja. 

"Saya akan minta laporannya ke Disnaker.

Saya sudah memberikan arahan agar para pekerja tidak ada yang dirugikan," katanya. 

Postingan tersebut dipublikasikan di salah satu grup Facebook lokal Samarinda.

Baca juga: Digadang-gadang Jadi Ikon Baru Ibukota Kaltim, Teras Samarinda Bakal Dibuka Pekan Depan,

(TribunKaltim.co/Sintya Alfatika Sari)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram