Bakal Cawagub Hadi Mulyadi dan Seno Aji Sepakat Berantas Politik Uang, Ini Langkah Bawaslu Kaltim

Seluruh relawan, simpatisan pendukung dan semua unsur tim pemenangan, Seno Aji menyampaikan agar tidak tertarik dengan praktik tersebut.

“Apalagi sebagai golongan muda, kita mesti fokus ke visi-misi calon. Mestinya itu yang diperhatikan, semoga bisa menekan praktik-praktik (politik uang) tersebut,” harapnya.

Pihak Bawaslu Kaltim sendiri juga melakukan berbagai upaya untuk menekan praktik politik uang.

Anggota Bawaslu Kaltim Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Galeh Akbar Tanjung juga menyadari praktik ini tidak mudah dibasmi oleh pihaknya.

Sosialisasi kepada pemilih pemula, terutama siswa dan generasi Z yang belum banyak mengetahui aturan soal pemberian dalam pemilu digencarkan pihaknya.

Karena pelanggaran terjadi bukan ada kesempatan saja, namun  menurut Galeh, karena ketidaktahuan masyarakat yang menganggap politik uang itu menjadi yang sah karena minimnya pengetahuan.

“Setidaknya mengkanalisasi, dan memberikan benteng, generasi muda kita coba jadikan benteng, agar mereka menjadi pengawas di tengah masyarakat,” ujar Galeh.

Baca juga: 2 Bakal Cawagub di Pilkada Kaltim 2024 Bertemu, Hadi Mulyadi dan Seno Aji Saling Puji di Dialog PWNU

“Bukan hanya ke mahasiswa, siswa di kelas 3 yang cukup usia juga kita sosialisasi, karena mereka pemilih pemula, jangan sampai mereka salah memilih pemimpin, jangan sampai ketidaktahuan mereka kemudian menerima politik uang,” sambung Galeh. 

Ia melihat angka pemilih pada Pemilu 2024 lalu, jumlah DPT di Kaltim ada 2.778.644 terdiri beberapa kategori usia.

1. Pre Boomer (usia > 78 tahun) berjumlah: 21.487

2. Baby Boomer (usia 59 s.d 77 tahun) berjumlah: 285.544

3. Gen X (usia 43 s.d 58 tahun) berjumlah: 773.040

4. Milenial (usia 27 s.d 42 tahun) berjumlah: 1.028.387

5. Gen Z (usia 11 s.d 26 tahun) berjumlah: 670.186

Melihat jumlah milenial dan gen Z mendominasi dengan angka 1.698.573 pemilih, tentunya hal ini menjadi konsen pihaknya meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pilkada 2024 mendatang.

Jelang oesta demokrasi 27 November nanti generasi muda harus dipahamkan bahwa pemberian uang oleh peserta pemilu tidak diperbolehkan, dan hal ini harus disebarluaskan.

“Bawaslu saat ini dengan segala upaya dan cara mencoba menyapa pemilih pemula dan pemilih muda agar memahami bahwa politik uang itu salah dan dilarang,” pungkasnya. (*)