Mahasiswa Laporkan Anggaran Bimtek Pemkot Bontang Rp54 Miliar ke Kejati Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Eksponen Mahasiswa Anti Korupsi (EMAK) melaporkan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Wawasan Kebangsaan Pemkot Bontang senilai sekitar Rp 54 miliar, ke Kejaksaan Tinggi Kaltim, Senin (9/9/2024). 

Ketua EMAK Pradana mengatakan, kegiatan bimtek ini digelar menjelang Pilkada.

Hal ini, kata dia, terkesan untuk menyukseskan salah satu kandidat paslon. 

Dalam laporan EMAK Kaltim, menyebutkan kegiatan itu berbagai elemen pegawai dan non ASN (aparatur sipil negara).

"Melibatkan tokoh masyarakat, RT, Imam Masjid, organisasi pemuda," ungkap Pradana, usai melaporkan. 

Bahkan lanjut dia, kegiatan Bimtek ini dilaksanakan di luar kota. Seperti Bali, Bandung, Malang, Makkasar dengan menggunakan anggaran APBD Kota Bontang. 

Kata dia, diduga pelaksanan bintek ini, hanya dilakukan satu hari. "Diduga satu hari aja, selebihnya menikmati obyek wisata," ucap Dana.

Ia berharap, kepada pihak Kejati Kaltim bisa meneliti secara lanjut, dan mendalami laporan tersebut. Pasalnya, kegiatan bimtek, dengan jumlah anggaran yang cukup besar yakni Rp 54 milliar.

Baca juga: Program Pemberantasan Korupsi Disosialisasikan ke Legislatif-Eksekutif di Kukar Kaltim

Baca juga: Sakti ICW Ingatkan Bahaya Korupsi Sumber Daya Alam di Kaltim

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim Toni Yuswanto menjelaskan,  usai menerima laporan Eksponen Mahasiswa Anti Korupsi (EMAK) Kaltim, terkait penggunaan  anggran bimtek di Kota Bontang.

Kata Toni, terkait laporan anggaran bimtek, Kejati Kaltim akan mempelajari lebih lanjut dan memproses sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Proses awal sudah sesuai dengan ketentuan, terkait bukti yang sudah di lampirkan, dan tahap selanjutnya akan kita telaah dan pelajari terkait laporan itu," jelas Toni. 

Terpisah, Yoga Saputra Ketua Bidang Anggaran BPKAD Kota Bontang di konfirmasi melalui via telpon oleh Tribun Kaltim menjelaskan, terkait bimtek terhadap masyarakat, biasanya dilaksanakan di Kota Bontang, dan bisa juga di luar Kota Bontang.

"Hal itu tergantung praktek dalam meningkatkan kapasitas pengembangan sumber daya manusia," ucapnya.

Setelah itu, kegiatan bimtek tidak ada ketentuan anggaran, tergantung kebijakan di UPTD terkait pelaksanaan kegiatan, yang sudah di sesuaikan dengan tujuan dan pencapain kegiatan.

Kepala BKAD Kota Bontang Sony Suwito Adi Cahyono menambahkan, saat di konfirmasi awak media melalui via telpon, mengatakan SIPD merupakan akun per UPTD, pihak kami tidak bisa mengakses akun perangkat daerah.