Program Pemberantasan Korupsi Disosialisasikan ke Legislatif-Eksekutif di Kukar Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah membuka, Sosialisasi Program Pemberantasan Korupsi untuk seluruh anggota Legislatif (DPRD), Eksekutif (Eselon II) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, di Ruang Rapat Paripurna DPRD kukar, Selasa (3/9/2024) sore.

Kegiatan ini menghadirkan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Kaltara, Kaltim, Gorontalo dan Sulut KPK RI  yaitu Ismail Hindersah Pemangku Wilayah Kaltim dan Basuki Haryono Pemangku Wilayah Kaltara dan Gorontalo sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Bupati Edi Damansyah mengatakan, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK-RI mengungkap bahwa perilaku korupsi di Indonesia sangat terkait erat dengan dimensi penyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran yang umumnya dilakukan oleh pihak swasta dan pegawai pemerintahan.

Baca juga: Inovasi Edi Damansyah Orbitkan Talenta dari Bumi Kukar, Beasiswa Idaman jadi Kunci Masa Depan IKN

SPI memetakan risiko korupsi yang muncul dalam pelaksanaan tugas serta layanan di lembaga publik di Indonesia sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi.

Survei ini, kata Edi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan lembaga pemerintahan terkait dengan risiko dan bahaya korupsi.

Hasil survei berupa indeks SPI dan rekomendasi perbaikan/penguatan pencegahan korupsi yang disampaikan kepada setiap kementerian/lembaga/ pemerintahan daerah (K/L/PD), yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi.

"Hasil SPI tahun 2023 menunjukkan Indeks SPI rata-rata seluruh K/L/PD peserta berada di angka 70,97, dimana Pemkab Kukar mendapatkan skor sebesar 67,69 atau masuk dalam kategori rentan," ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati mengatakan hasil SPI oleh KPK-RI pada Pemkab Kukar mengungkap simpulan, diantaranya menyatakan bahwa risiko korupsi pada integritas pelaksanaan tugas dapat dikatakan masih sangat tinggi.

Namun demikian, upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Kukar sudah berada di atas rata-rata nasional, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi.

Meskipun capaian nilai MCP (Monitoring Center of Prevention) KPK telah dapat ditingkatkan secara konsisten, upaya Pemkab Kukar untuk mencegah korupsi tidak akan berakhir.

"Peningkatan kualitas pencegahan wajib terus ditingkatkan hingga korupsi benar-benar dapat dikendalikan pada titik korupsi tidak terjadi di tempat kita," katanya.

Baca juga: Hubungan Edi Damansyah dan Bapaslon Pilkada Kukar 2024 Lainnya Baik-baik Saja, PDIP: Yakin Lolos

Hal tersebut karena upaya pemberantasan korupsi diharapkan berdampak bagi masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan publik tanpa praktik korupsi," harapnya.

Untuk tujuan tersebut diatas, peningkatan komitmen dengan berbagai pihak, baik di internal maupun eksternal Pemkab Kukar perlu terus ditingkatkan.

Komitmen dimaksud, diantaranya Membangun Komitmen Bersama DPRD (Berkomitmen untuk menyusun APBD sesuai aturan, Tidak merubah rincian kegiatan/paket pokir setelah RKPD ditetapkan dan Penandatanganan Pakta Integritas).

Membangun Komitmen Bersama Seluruh Perangkat Daerah (Peningkatan pengendalian oleh kepala perangkat daerah terhadap pelaksanaan kegiatan agar lebih konsisten dan mematuhi aturan.

Baca juga: Sakti ICW Ingatkan Bahaya Korupsi Sumber Daya Alam di Kaltim

Melaksanakan aksi nyata pencegahan korupsi sesuai pedoman MCP-KPK pada seluruh fokus area pencegahan korupsi, yang bertujuan tidak saja hanya untuk peningkatan nilai capaian hasil penilaian namun peningkatan kualitas aksi pencegahan korupsi,  dan Penandatanganan Pakta Integritas).

Usai pembukaan kegiatan tersebut, dilanjutkan diskusi dengan moderator Sekda Kukar Dr. Sunggono. (*)