Saat NasDem Tak Target Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran dan PPP Tak Masalah Jika Tak Kebagian

TRIBUNKALTIM.CO - Sempat berseberangan saat Pilpres 2024, Partai Nasdem dan PPP akhirnya memilik dukung kabinet Prabowo-Gibran.

Meski begitu, Nasdem tak menarget berapa kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, PPP pun tidak masalah jika tak kebagian.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengatakan pihaknya tak menargetkan perolehan kursi menteri pada pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.

Menurut Surya Paloh, Partai NasDem merasa tahu diri dan menjunjung etika politik.

Baca juga: Bocoran Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Kader Muhammadiyah Disebut Isi Menteri Pendidikan

Alasannya, saat Pilpres 2024 lalu, mereka adalah lawan politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

 "Karena kita tahu, secara etik kita bukan yang memperjuangkan sejak awal pada pilpres untuk mendukung Pak Prabowo." 

"Ini ada proses pendidikan dan etika politik yang ingin diupayakan," ujar Paloh saat jumpa pers di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Apabila nantinya NasDem tak berada dalam struktur kabinet, Paloh menegaskan pihaknya tetap akan berada di barisan pemerintah.

Menurutnya, upaya dan kemampuan yang dimiliki NasDem akan diberikan kepada Prabowo-Gibran.

"Agar suksesnya roda pemerintahan itu tidak perlu dipertanyakan lagi, ya, NasDem ada di sana.

Tapi bicara kursi, ah itu bukan keinginan NasDem." 

"Itu nomor buntut aja paling belakang, ada enggak ada kursi, pasti kita hormati sekali itu.

 Mudah-mudahan itu juga sumbangsih, dari satu sikap partai politik, bahwasanya kursi bukan di atas segala-galanya," terangnya.

Selain itu, Surya Paloh menyatakan, dirinya sudah diajak Prabowo Subianto berbicara mengenai komposisi kabinet.

Ia berujar, pembahasan dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu sudah terjadi sebanyak dua sampai tiga kali pertemuan.

"Apakah sudah bicara-bicara, ada, sudah lebih dari satu kali bicara-bicara, kalau memang komunikasi dengan saya selaku Ketum NasDem itu sudah lebih paling tidak mungkin dua atau tiga kali," kata Paloh.

Meski begitu, ia menegaskan dirinya dan NasDem tak menaruh target apa pun untuk perolehan kursi menteri.

Paloh menyatakan, NasDem ada pada posisi menyerahkan kepada Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam penyusunan kabinet.

 "Jadi kita hanya menegaskan kembali sikap Partai NasDem, yaitu semuanya penghormatan dan penghargaan ke hak prerogatif presiden untuk mengatur lalu lintas komposisi nomenklatur bahkan penempatan daripada persons di dalam kabinet," ujarnya.

Bukan hanya itu, Paloh menegaskan bahwa NasDem akan tetap menghormati terkait apa yang nantinya ditetapkan oleh Prabowo terhadap penyusunan kabinet.

Hal yang terpenting, ucapnya, NasDem akan berada dalam barisan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran untuk periode lima tahun mendatang.

"Dengan latar belakang apa pun itu, dalam berbagai komposisi apa pun yang dirasakan itu tepat, kita (NasDem) hormati itu," ujarnya.

Sikap PPP

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku bakal tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto meski nantinya tak memperoleh jatah menteri.

Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi alias Awiek, menyebut pihaknya mendukung pemerintahan Prabowo demi pembangunan bangsa.

“PPP menyatakan mendukung Prabowo. Untuk kebesaran bangsa ini, untuk pembangunan bangsa ini,” kata Awiek di Gedung DPR RI, Kamis, dikutip dari Kompas.com.

“Karena yang kami usung adalah politik kebangsaan. Bukan sekedar politik kekuasaan, tetapi bagaimana kita bahu-membahu, semangat bersama,” sambungnya.

Menurutnya, sejak PPP menyatakan dukungan untuk pemerintahan selanjutnya, tak ada pembahasan apa pun mengenai jatah kementerian untuk partainya.

Kendati demikian, Awiek menyebut PPP tak mempermasalahkan hal tersebut.

Ia memastikan bahwa partainya akan semaksimal mungkin membantu pemerintahan. 

“Sampai hari ini tidak ada pembahasan terkait dengan slot ataupun pos-pos tertentu untuk PPP." 

"Dan kalau PPP ikut dalam pemerintahan ini, maka PPP akan maksimal dalam menerapkan politik amar ma'ruf nahi munkar,” ungkapnya.

Kader Muhammadiyah Disebut Isi Kursi Menteri Pendidikan

Update bocoran susunan kabinet Prabowo-Gibran, kader Muhammadiyah disebut akan isi kursi Menteri Pendidikan.

Selain kursi menteri, dua kader lain dari organisasi keagamaan tersebut juga mendapat jatah posisi wakil menteri.

Hal ini dibocorkan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti seusai pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (Jateng), Senin (16/9/2024).

 Mu'ti mengatakan, informasi itu 95 persen benar.

Baca juga: Nama Mulai Mengerucut, Ketua Umum Partai Parlemen Otomatis Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran?

"Saya dapat kabar A1, 95 persen kemungkinan menteri pendidikan dasar dan menengah dipimpin oleh kader persyarikatan Muhammadiyah," kata Mu'ti. 

Namun demikian, Mu'ti tak mengetahui sosok kader Muhammadiyah yang sudah disiapkan dan detail terkait pengisian posisi itu.

"Yang tahu Allah dan malaikatnya, Pak Prabowo dan Pak Haedar Nashir," jelasnya. 

Isu kader Muhammadiyah bakal mendapat jatah menteri menguat setelah Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir bertemu Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Rabu (4/9/2024).

Mu'ti menyatakan, dalam pertemuan itu, Haedar memberi saran kepada Prabowo perihal kondisi Indonesia sekarang dan di masa depan. 

Perihal jatah kursi kementerian, dia bilang, Haedar tidak bercerita. 

Janji Prabowo Saat Kampanye

Menurut Mu'ti, penunjukan kader Muhammadiyah sebagai menteri juga merupakan janji Prabowo saat kampanye lalu.

"Mudah-mudahan, beliau konsisten dengan janji kampanye yang disampaikan di Surabaya," imbuh Mu'ti. 

Dikutip dari artikel Kompas.com yang tayang 24 November 2023, Prabowo sempat menyinggung soal jatah kursi menteri pendidikan untuk Muhammadiyah jika dirinya terpilih menjadi presiden. 

Pernyataan tersebut disampaikan dalam dialog publik PP Muhammadiyah dengan capres Prabowo di Universitas Muhammadiyah Surabaya. 

Dalam dialog tersebut, Mu'ti bertindak sebagai moderator.

Saat itu, Mu'ti mengungkit perihal pertemuan terakhirnya dengan Prabowo. 

"Waktu saya ketemu Bapak di Jakarta, Bapak menyampaikan kalau Menteri Pendidikan itu akan diberikan ke Muhammadiyah. Apakah itu masih berlaku?" tanya Mu’ti ke Prabowo. 

Prabowo pun menjawab bahwa ia akan memberikan kursi menteri kepada putra-putri terbaik Indonesia, termasuk kader dari Muhammadiyah. 

"Saya berjanji bahwa menteri-menteri kabinet adalah putra-putra dan putri-putri terbaik bangsa Indonesia."

"Insyaallah, Muhammadiyah akan memberi putra atau putri terbaik, insyaallah," kata Prabowo. 

"Tidak menteri pendidikan, Muhammadiyah, Pak?" tanya Abdul Mu’ti sekali lagi. 

"Insyaallah, Muhammadiyah akan memberi putra atau putri terbaik untuk jabatan yang penting untuk Republik Indonesia," jawab Prabowo.

Menteri Profesional untuk Zaken Kabinet Prabowo-Gibran Tak Harus Non-parpol

Susunan zaken kabinet yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut bisa berasal dari partai politik.

Baik Gerindra maupun PAN, keduanya sama-sama sepakat menyebutkan bahwa menteri profesional bukan berarti non-parpol.

Selain itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut ada beberapa kementerian yang dipisah dan digabungkan dan kemungkinan jumlahnya bertambah.

Meski demikian, Muzani mengaku belum mengetahui jumlah pasti kementerian di kabinet Prabowo-Gibran.

Baca juga: Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Bakal Diumumkan 20 Oktober, Gerindra Klaim Hanya Dapat Sedikit Kursi

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo mengatakan bahwa sudah ada kesepahaman antar partai politik (parpol) pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terkait pembentukan kabinet zaken atau kabinet ahli.

“Kalau konsepnya adalah memang ingin kabinet yang betul-betul ahli, itu iya. Itu sudah ada kesepahaman ke arah sana gitu,” kata Dradjad dalam program Gaspol Kompas.com yang tayang di YouTube Kompas.com pada 16 September 2024.

 Bahkan, dia menyakini bahwa kabinet ahli tersebut tetap bisa terbentuk meski bakal mengakomodasi parpol.

Sebab, banyak ahli dan teknokrat yang menjadi kader partai.

 “Banyak ahli di parpol itu, jangan meremehkan parpol.

Di parpol itu banyak orang yang latar belakangnya profesional ya.

Lihat saja partai-partai, jenderal profesional banyak, profesor banyak, ahli keuangan banyak, ahli hukum banyak,” ujarnya.

Namun, dia mengatakan, kemungkinan bakal dibedakan antara ahli atau profesional yang terafiliasi parpol dan yang tidak.

Sebelumnya, Dradjad mengungkapkan bahwa nama-nama ketua umum (ketum) dan sejumlah nama senior-senior sudah diserahkan terkait penyusunan kabinet Prabowo-Gibran

“Bahwa proses pembicaraannya mulai mengerucut, iya, gitu ya. Cuma sampai ke arah setor-setor nama setahu saja sih belum, kecuali baru nama ketum dan yang paling senior-senior sajalah yang paling itu,” katanya.

Namun, menurut Dradjad, hanya nama para ketua umum partai parlemen yang dari awal mengawal Prabowo-Gibran.

"Kalau ketum sih rasanya akan masuk ya semua, semua ketum akan masuk. Ketum parpol parlemen. Kalau ketum parpol non parlemen saya enggak tahu. Itu di luar yuridiksi saya.

Saya kan bukan dilevel ketum. Ketum kan di atas lagi,” ujarnya. 

Artikel ini telah tayang di TribunBanyumas.com dengan judul Muhammadiyah Dikabarkan Dapat Jatah Kursi Menteri Pendidikan Kabinet Prabowo, Abdul Mu'ti: Info A1

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ungkap Ada Kesepahaman Bentuk Kabinet Zaken, PAN: Banyak Ahli di Parpol, Jangan Meremehkan...", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/09/17/13580701/ungkap-ada-kesepahaman-bentuk-kabinet-zaken-pan-banyak-ahli-di-parpol-jangan?page=all#page2.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PDIP Sebut Zaken Kabinet Suatu Keharusan, Prabowo Diminta Pegang Komitmen dan Konsisten

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul NasDem Tak Target Kursi Menteri, PPP Tak Masalah jika Tak Masuk Kabinet Prabowo

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.