Soal Jatah Menteri Kabinet Prabowo-Gibran untuk Golkar, Bahlil: Kita Serahkan ke Presiden Terpilih

TRIBUNKALTIM.CO -  Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyerahkan keputusan jatah menteri kabinet Prabowo-Gibran untuk Golkar ke presiden terpilih.

Diungkapkan Bahlil, diskusi yang berjalan dengan presiden terpilih Prabowo Subianto belum sampai ke persoalan susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Diskusi antara pihaknya dengan Prabowo maupun partai-partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) baru sebatas pembangunan bangsa dan negara ke depan. 

“Kami di dalam diskusi baru berbicara tentang bagaimana bangsa ini ke depan,” ujar Bahlil kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Jumat (20/9/2024) malam.

Baca juga: Saat NasDem Tak Target Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran dan PPP Tak Masalah Jika Tak Kebagian

 Bahlil menekankan bahwa pihaknya menyerahkan seluruhnya proses penyusunan kabinet kepada Prabowo sebagai presiden terpilih.

Dia pun meminta semua pihak tidak banyak berspekulasi soal susunan kabinet, dan menunggu hasil akhir soal nama-nama yang akan masuk susunan kabinet. 

“Penyusunan anggota kabinet kami serahkan semuanya kepada Bapak Presiden terpilih dalam hal ini Pak Prabowo.

Biarkan yang punya hak prerogatif yang akan menentukan siapa,” kata Bahlil.

“Jadi menyangkut dengan nama dan segala macam saya pikir tinggal tunggu tanggal mainnya saja,” kata dia.

 Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah mulai menyetorkan nama-nama yang diusulkan untuk menjadi calon menteri pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Muzani mengatakan, nama-nama yang diajukan oleh partai politik pun sudah mulai disaring dan dipilah sebelum diputuskan sebagai menteri.

"Di antara partai koalisi sudah mulai mengajukan nama, dan mengajukan beberapa portofolio di kementerian.

 Terus di antara tokoh-tokoh juga sudah mulai disebut dan sudah mulai dilakukan penjaringan dan penyaringan, pemilahan dan pemilihan," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Muzani menambahkan, orang-orang yang dibidik untuk masuk kabinet juga sudah berdiskusi dengan Prabowo karena Prabowo mesti mengetahui cara kerja para calon pembantunya itu.

"Sebagian diajak diskusi tentang bagaimana penyelesaian masalah dan problem yang dihadapi, bagaimana dia menghadapi sebaik-baiknya," ujar dia. 

Sementara itu, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penyusunan kabinet Prabowo Subianto bakal rampung paling lambat h-5 sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

Sebab, sampai saat ini pihaknya masih melakukan simulasi soal jumlah kementerian, maupun nomenklatur yang akan digunakan ketika suatu pos kementerian dilebur atau dipisahkan.

“Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 atau kali mungkin begitu,” ujar Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kamis (12/9/2024).

Pengamat: Golkar bisa Lebih dari 5 Menteri

Revisi Undang-Undang Kementerian Negara membuka luas kesempatan bagi Partai Golongan Karya (Golkar) mendapatkan lebih dari lima kursi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Penjelasan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Jumat (20/9/2024).

Ray menyebut dirinya menangkap pesan yang jelas dari Partai Golkar bahwa mereka berharap mendapatkan lebih dari lima menteri di kabinet mendatang. 
 
“Pesannya jelas, bahwa Golkar ingin kursi di kabinet itu lebih dari lima,” ucapnya.

“Kalau sebelumnya, Maret seingat saya,  di masa kepemimpinan Pak Airlangga itu Golkar dengan terus terang mengatakan setidaknya mendapatkan lima kursi anggota kabinet.”

Seiring dengan perkembangan saat ini, Ray berpendapat, Golkar menginginkan kalau bisa lebih dari lima jatah menteri, bahkan jika menungkinkan ada tujuh atau delapan.

“Itu juga mungkin disebabkan karena revisi UU Kementerian Negara. Dengan revisi UU Kementerian Negara, memang terbuka luas bagi Golkar untuk mengusulkan mendapatkan kursi lebih dari lima,” tuturnya.

“Lima itu kan asumsinya karena jumlah kementerian maksimal masih 34, nah kalau dibuat 44, apalagi kemudian Gerindra menyebut mereka akan mengecilkan jumlah kursi yang hendak mereka ambil, artinya terbuka peluang bagi partai-partai lain untuk mendapatkan kursi lebih.”

Ray juga memrediksi sejumlah partai politik yang baru bergabung dengan pemerintah juga akan mendapatkan jatah menteri.

“Partai-partai baru, katakanlah seperti PKB, PKS, dan NasDem, kan paling hebat dapat dua. Mungkin PKS dapat dua, PKB dapat dua, NasDem dapat satu, itu masih lima.”

“Masih tersisa setidaknya lima kursi kalau betul diwujudkan rencana Pak Prabowo untuk menjadikan jumlah kementerian menjadi 44 kursi,”imbuhnya.

Ia pun mengatakan bahwa salah satu tujuan merevisi UU Kementerian Negara tersebut untuk memasukkan partai-partai politik yang baru bergabung.

“Memang salah satu tujuan untuk merevisi undang-undang itu adalah untuk memasukkan partai-partai baru ini kan.”

“Sebab, dengan memperbanyak jumlah anggota kabinet maka potensi partai-partai baru ini untuk masuk ke dalam kabinet malah meningkat di angka 80 persen kalau menurut saya, ini soal nanti kecocokan saja orang-orangnya,” ungkapnya.

Dalam konteks masih ada lima jatah kursi menteri tersebut, lanjut Ray, kemungkinan salah satunya diincar oleh Golkar.

“Dari lima yang mereka muinta setidaknya bertambah jadi tujuh, jadi masih ada tiga kursi lagi yang sebenarnya memungkinkan untuk diperebutkan.”

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bahlil Klaim Belum Bicarakan soal Kabinet dengan Prabowo", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/09/20/22404651/bahlil-klaim-belum-bicarakan-soal-kabinet-dengan-prabowo.

Artikel ini telah tayang di Kompas TV dengan judul Pengamat Menilai Revisi UU Kementerian Buka Peluang Golkar Dapat Jatah Lebih dari 5 Menteri

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim