Berita Nasional Terkini
Puan Sebut Potensi PDIP Gabung Pemerintahan Baru Bisa Diketahui usai Pertemuan Megawati dan Prabowo
Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani menyebut potensi PDIP gabung pemerintahan yang baru, akan diketahui usai pertemuan Megawati dan Prabowo
Penulis: Aro | Editor: Rita Noor Shobah
“Visi sama tidak harus kami di dalam, tidak haram kami di luar.
Kalau kami melakukan kritik konstruktif bukannya dibutuhkan pemerintah?
Pemerintah mana yang tidak membutuhkan kritik konstruktif?" tegas Said seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Said menyebut pertemuan Megawati dan Prabowo diagendakan untuk "merawat moralitas publik."
"Kalau PDI Perjuangan bertemu kemudian dikasih menteri, atau sebaliknya PDI Perjuangan tidak bertemu, tidak dikasih menteri, ngambek, itu tidak ada ceritanya," kata Said, Selasa (17/9/20224).
Pengamat Singgung Jejak Megawati
Pengamat Politik Ray Rangkuti tidak yakin Megawati akan membawa partainya bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Ray, ada tiga alasan utama yang membuat Megawati menolak.
Pertama, kata dia, secara politik dan elektoral akan merugikan PDIP jika gabung koalisi Prabowo-Gibran.
Baca juga: Prabowo Bertemu Cak Imin, Muncul Isu Barter Pos Kabinet Agar PKB Gabung KIM Plus di Pilkada Jakarta
"Akan jauh lebih strategis jika tetap mereka di luar (koalisi)," ujarnya, Kamis (19/9/2024).
Faktor kedua, Ray mengatakan Megawati bukan tipe politisi gila jabatan seperti politisi Indonesia pada umumnya.
"Sejauh pengenalan saya terhadap ibu Mega, beliau bukanlah politisi dengan gaya politisi Indonesia umumnya.
Ada karakter, sportifitas dan idealitas dalam jejak politik ibu Mega.
Dan saya kira, jalan ini akan tetap ditempuh oleh ibu Mega," ujarnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari Wartakotalive.com di artikel berjudul PDIP Gabung Kabinet Prabowo? Ray Rangkuti: Mustahil, Tiga Periode aja Ditolak, Apalagi Menteri.
Faktor ketiga, bukan soal kekuasaan.
Menurut Ray, jika kekuasaan yang diinginkan Megawati maka PDIP niscaya tidak akan menolak ide 3 priode pemerintahan Jokowi.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.