Jokowi Blak-blakan Ungkap Sulitnya Pindahkan ASN ke IKN Kaltim: Butuh Perhitungan Matang

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo atau Jokowi blak-blakan ungkap sulitnya memindahkan ASN ke IKN Kaltim. 

Jokowi mengatakan bahwa membangun ibu kota negara sebesar Indonesia bukan perkara yang mudah. 

Hal itu disampaikan Jokowi saat melakukan Groundbreaking d'prima Hotel di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Rabu (25/9/2024).

"Membangun rumah saja begitu sangat rumitnya, apalagi ini membangun sebuah ibu kota negara, negara sebesar Indonesia, bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah," kata Jokowi.

Baca juga: Spesifikasi Pesawat RJ85 yang Digunakan Jokowi Jajal Bandara IKN Kaltim Hari Ini

Dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN), kata Jokowi, tantangan dan hambatan yang dihadapi banyak. 

Salah satunya kata Jokowi yakni dalam memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Butuh perhitungan yang matang dalam memindahkan ASN ke IKN di antaranya kesiapan infrastruktur.

"Kita mau memindahkan PNS kita, ASN kita ke sini aja kita semua harus berhitung. Tidurnya di mana, anak-anaknya sekolah di mana, kalau sakit rumah sakitnya siap atau tidak siap, Sabtu Minggu kalau weekend anak-anak diajak bermain ke mana," katanya.

Oleh karena itu kata Presiden pemerintah terus berupaya membangun ekosistem di IKN. 

Sehingga kehidupan di IKN dapat berjalan sebagaimana di ibu kota negara lainnya.

"Inilah ekosistem yang ingin kita bangun agar betul-betul nanti berjalan dalam kehidupan sehari-hari seperti ibu kota-ibu kota negara lainnya," katanya.

Selain itu Presiden meyakini bahwa prospek bisnis di IKN sangat terbuka lebar. 

Apalagi setelah dibukanya airport Nusantara di IKN yang pembangunannya rampung pada Desember mendatang.

"Sudah saya coba sendiri turun di runway yang meskipun belum maksimal akan selesai nanti di bulan Desember, saya melihat bahwa prospek dari sisi ekonomi, bisnis di ibu kota Nusantara ini sangat terbuka lebar," ujarnya, seperti dilansir Tribunnews.com di artikel berjudul Jokowi Akui Tak Mudah Membangun Ibu Kota Negara, Salah Satu Tantangannya Memindahkan ASN. 

Tiga Skema Perpindahan ASN ke IKN Kaltim

Pemerintah terus memfinalisasi skema pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas optimistis pemindahan ASN ke IKN sekaligus akan mewujudkan transformasi budaya kerja baru yang agile dan adaptif terhadap teknologi.

“Alhamdulillah, skema-skema terus didetilkan. Sejauh ini lancar, dengan beberapa skema yang disiapkan. Tadi di rapat Presiden memberi arahan detil, sehingga ke depan kinerja birokrasi di IKN bisa optimal, dengan budaya dan paradigma kerja baru yang transformatif, agile, dan adaptif, bukan hanya perpindahan fisik semata,” ujar Anas seusai rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/7/2024) seperti dilansir menpan.go.id.

Anas menjelaskan, untuk mendukung kinerja pemerintah di IKN, alokasi SDM ASN ke IKN dilakukan dalam tiga cara.

Pertama, pemindahan ASN ke ibukota baru Indonesia tersebut secara bertahap sesuai penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian.

“Penapisan kelembagaan ini penting, seperti disampaikan Bapak Presiden tadi, karena akan menggaransi terciptanya efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Tadi kami sampaikan prioritas-prioritas pada opsi 179 unit eselon I pada 38 K/L, 91 unit eselon I pada 29 K/L, dan beberapa opsi lagi,” ujar Anas.

Baca juga: Perhelatan MTQ Nasional 2024 di Kaltim, Dinkes Siagakan Tenaga Medis di IKN dan Samarinda

“Bagi ASN yang akan pindah pertama akan mendapatkan tunjangan pionir yang besarannya sedang kami finalkan bersama Menteri Keuangan,” imbuh mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Adapun cara kedua, lanjut Anas, formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Rekrutmen CPNS tersebut akan diumumkan terbuka dalam waktu tidak lama lagi.

Pada tahap pertama, berdasarkan perincian formasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 40.021 formasi CPNS di Instansi Pusat yang dialokasikan untuk penempatan di IKN.

“Jadi rekrutmen baru itu akan menjadi pegawai instansi pusat yang ditempatkan pada unit kerja yang berlokasi di IKN. Sebagai contoh, Kementerian Kesehatan tahun ini merekrut sekian CPNS, dan Pak Menkes sudah mengalokasikan untuk IKN. Jadi selain penempatan di unit kerja Kemenkes di berbagai daerah, di IKN secara khusus juga sudah dihitung alokasinya,” ujar Anas.

Secara khusus, lanjut Anas, dari 40.021 formasi CPNS penempatan IKN tersebut, pemerintah akan memberikan afirmasi sebesar 5 persen untuk putra-putri terbaik Kalimantan Timur.

“Ini menjadi kesempatan bagi putra-putri Kaltim untuk terlibat dan mendedikasikan kemampuan terbaiknya bagi bangsa, salah satunya melalui IKN,” ujar Anas.

Anas menambahkan, cara ketiga adalah dengan mutasi pegawai dari Pemda di sekitar IKN.

“Jadi yang sudah jadi ASN di pemda-pemda sekitar IKN juga bisa mengajukan pindah bila memang ada formasi yang dibutuhkan di IKN. Tentu saja mutasi ini tetap memperhitungkan efektivitas kinerja pada seluruh Pemda di sekitar IKN,” ujar Anas.

Mutasi pegawai ASN di sekitar IKN tersebut, papar Anas, dilakukan secara terbuka dan kompetitif.

“Lowongan pegawai ASN pada OIKN dan K/L yang ada di IKN diumumkan secara terbuka. Nantinya status kepegawaian pelamar yang lulus beralih menjadi Pegawai OIKN atau K/L di IKN,” ujar Anas.

Anas juga menyampaikan progres jumlah ASN yang akan pindah ke IKN, yang tentunya berdasarkan ketersediaan hunian.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas, terdapat 47 tower yang selesai dibangun hingga November 2024.

“Nanti dari 47 tower itu, sebanyak 29 tower akan diisi ASN, lalu sebagian lainnya diisi TNI/Polri,” jelasnya.

Ia menjelaskan secara rinci progres ketersediaan 29 tower yang akan dihuni ASN.

Pada Juli 2024 akan jadi 8 tower dengan total 48 unit dan pada September 2024 akan ada 14 tower yang berarti berjumlah 840 unit.

Sementara pada November 2024 akan ada 7 tower dengan total 420 unit.

Untuk JPT Madya (eselon I) akan diberikan 1 unit. Bagi ASN yang belum berkeluarga, 1 unit yang terdiri dari 3 kamar akan diisi oleh 3 ASN.

“Kami telah membuat skenario lebih detil termasuk siapa saja ASN yang akan pindah by name. Jadi setiap kementerian siapa saja yang akan pindah juga sudah ada datanya sesuai dengan ketersediaan hunian. Misalnya Kemenkomarves pada September 2024 akan ada 43 unit hunian, November 2024 ada 17 unit hunian sehingga totalnya 60 unit hunian. Kemudian Kemendagri ada 70 unit hunian di bulan September dan 28 unit hunian di bulan November dan lain-lain,” ujarnya.

Baca juga: Menko PMK Optimis Pembangunan Bandara IKN Kaltim Sesuai Target, Kapan Jokowi Pindah Kantor?

Anas mengatakan, pemerintah juga telah membuat skenario terkait sistem kerja dan tempat kerja bagi ASN yang juga telah dibahas bersama Menteri PUPR.

“Misalnya ada 4 gedung Kemenko. Kemenko 1 nanti akan berkantor sebanyak berapa menteri, berapa jumlah eselon I-nya, sudah disampaikan data-datanya,” pungkasnya.

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.