PDIP Tolak saat KPU Ingin Gunakan Sirekap untuk Pilkada 2024, PKS Setuju Asal . . .

Ia menambahkan bahwa kemampuan pembacaan Sirekap kini lebih baik sehingga tingkat akurasinya terjaga.

"Waktu kami simulasi di Depok dan Maros, akurasinya mencapai 99 persen.

Kami yakini ke depan akan lebih baik," imbuh Idham.

Respons Lainnya

Anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat Rezka Oktoberia meminta Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan kembali dipakai KPU untuk penghitungan suara Pilkada 2024 tidak membuat gaduh dan mengganggu.

Pada Pilpres dan Pileg 2024 lalu, Sirekap sempat bermasalah karena penghitungan suaranya tidak akurat.

Walhasil, KPU memutuskan untuk menyetop tayangan grafik Sirekap.

Hal tersebut Rezka sampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan Kemendagri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

"Di sini saya sedikit pendalaman terkait Sirekap. Sepakat Sirekap ini alat bantu jangan sampai menjadi alat ganggu. Transparansi pengumuman hasil penghitungan rekapitulasi, itulah maknanya dibuat sirekap," ujar Rezka. 

Rezka lantas menyoroti kegunaan dan hasil Sirekap yang disorot di Pemilu 2024 lalu.

Dia menegaskan, Sirekap perlu mengalami kemajuan dan perubahan supaya bisa lebih baik lagi ke depannya.

"Sirekap hal yang sangat banyak diatensi dari Pemilu Februari 2024. Kalau memang KPU mau menggunakan kembali, tentu harus ada kemajuan dan perubahan untuk jadi lebih baik," tutur dia. 

Jika tidak ada kemajuan, kata Rezka, sirekap tidak diperlukan.

Rezka, menyebut anggaran untuk Sirekap tidak perlu dikeluarkan jika Sirekap malah hanya membuat kegaduhan lagi.

"Kalau akan menjadi satu opini atau men-drive otak masyarakat dengan hasil yang tertuang di Sirekap sama dengan buat gaduh di Februari 2024, tidak perlu Sirekap, tidak perlu aggarannya kita keluarkan," tegas Rezka.