Fakta-fakta Acara Diskusi Refly Harun-Din Syamsuddin Dirusak OTK: Kronologi hingga Penjelasan Polisi

TRIBUNKALTIM.CO -  Berikut ini sejumlah fakta acara diskusi dibubarkan orang tak dikenal: Kronologi hingga penjelasan polisi.

Sebuah acara diskusi yang digelar di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024) tadi pagi dibubarkan oleh sejumlah Orang Tak Dikenal (OTK).

Para pelaku yang berjumlah sekitar 10 orang itu mengobrak-abrik tempa acara.

Bahkan merusak properti acara.

Diskusi itu menghadirkan beberapa narasumber, seperti Din Syamsuddin, Abraham Samad, Refly Harun, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadhilah, Sunarko, Tata Kesantra, dan lain-lain.

Baca juga: Satu dari Polri, 4 Sosok Calon Menteri Titipan Jokowi untuk Kabinet Prabowo-Gibran Versi Refly Harun

Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengrusakan oleh OTK dimaksud.

Tata menjelaskan, acara itu dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh atau aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan.

Sejak pagi, kata Tata, sekelompok massa yang sebagian ditengarai berasal dari Indonesia Timur sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel.

"Tidak terlalu jelas pesan yang mereka sampaikan kecuali mengkritik para narasumber yang diundang dan membela rezim Presiden Jokowi," kata Tata dalam keterangannya, Sabtu (28/9/2024).

Tata melanjutkan, ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan.

Kata Tata, polisi kelihatan diam membiarkan massa pengacau.

"Sekelompok orang yang bertindak anarkis memorak-parandakan panggung, menyobek backdrop, mematahkan tiang mik, dan mengancam para peserta yang baru hadir," katanya.

Tata mengatakan, acara yang semula berbentuk diskusi lalu diubah dalam format konferensi pers.

Din Syamsuddin, salah satu pembicara, mengecam keras tindakan brutal tersebut dan menyebutnya sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. 

Ia berharap, jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai presiden RI, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo (Jokowi).