Inspektorat Mahulu Temukan Penyelewengan Anggaran di 3 Kampung, Aparat Kampung Siap Kembalikan

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG -  Tiga kampung di Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur ditemukan ada indikasi penyelewengan penggunaan anggaran desa. 

Demikian dibeberkan oleh Inspektur Inspektorat Mahakam Ulu (Mahulu), Budi Gunarjo Ompusunggu kepada TribunKaltim.co pada Selasa (1/10/2024). 

Dia katakan, adanya penyelewengan anggaran di tiga kampung, yaitu:

• Kampung Long Apari;
• Long Lunuk Baru;
• dan Long Hurai. 

Permasalahan ini terungkap setelah pihak Inspektorat melakukan audit mendalam, khususnya di Kampung Long Hurai, sementara audit di dua kampung lainnya akan menyusul.

Baca juga: Tindaklanjuti Surat Edaran LKPP, Inspektorat Paser Awasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa

"Yang sudah kami audit itu di Kampung Long Hurai bersama Tipikor dari Polres. Kalau nominal angkanya saya tidak hafal ya,” katanya.

Audit ini turut melibatkan Tim Tipikor dari Polres Mahulu, dengan fokus anggaran tahun 2020/2021, baik dari APBD Mahulu maupun APBN.

Dari hasil audit sementara, pihak aparatur kampung bersedia mengembalikan anggaran yang diselewengkan ke kas daerah. 

Namun, Ia belum merinci nominal anggaran yang disalahgunakan.

“Mereka siap untuk mengembalikan,” ucapnya. 

Menekankan bahwa pihak kampung berkomitmen mengembalikan dana agar tidak berlanjut ke ranah hukum.

Ia mengungkapkan, meskipun audit baru dilakukan di satu kampung, kejanggalan serupa juga ditemukan di dua kampung lainnya. 

Bahkan, rekening kas ketiga kampung tersebut telah diblokir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Mahakam Ulu.

“Kita temukan volume pembangunan fisik yang sangat tidak sesuai di lapangan,” ujarnya, merujuk pada hasil audit di Kampung Long Hurai. 

Baca juga: Kondisi Pergerakan Harga Beras di 3 Daerah Mahakam Ulu, Pasokan Lokal Lebih Mahal

Kejanggalan pada volume fisik proyek menjadi salah satu temuan utama dalam proses audit ini.

Inspektorat Mahulu berusaha mendorong pihak kampung untuk segera mengembalikan anggaran yang diselewengkan, sebelum masalah ini berlanjut ke jalur hukum.